Jakarta (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengikuti pergeseran paradigma pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik secara domestik maupun internasional.
“Kita belum sadar bahwa sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata. Di tahun 2023-2025 itu terjadi customized tourism, sementara di tahun 2025 dan seterusnya bisa saja krisis ekonomi jilid 2 dimulai?” kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Azril mengatakan sejak sebelum tahun 1980 paradigma pariwisata selalu bergeser mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari pariwisata yang melibatkan jumlah kunjungan yang amat besar (mass tourism) sampai dengan customized tourism.
Baca juga: ICPI minta pemerintah perkuat manajemen risiko untuk destinasi wisata
Belakangan ini, ia menilai bahwa wisatawan membutuhkan pariwisata yang konsepnya berbasis pada minat khusus. Contohnya seperti pengalaman pariwisata yang lebih dalam dan berarti (slow tourism), pariwisata kesehatan (health tourism) hingga pariwisata budaya (culture tourism).
“Sebagai contoh slow tourism adalah pariwisata yang fokus pada pengalaman yang lebih dalam dan lebih berarti, dengan interaksi dengan masyarakat lokal, lingkungan, dan budaya. Lain halnya dengan pariwisata massal yang dianggap merusak lingkungan dan budaya lokal,” ujar dia.
Dengan adanya tren tersebut, pemerintah diminta untuk lebih menghargai lingkungan, budaya lokal dan mampu berinteraksi dengan masyarakat lokal setempat. Hal itu bertujuan agar para wisatawan yang datang bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan melalui pariwisata yang berkelanjutan.
Baca juga: Pengamat: Lebih baik "Ramah Muslim" dibanding pariwisata halal
Azril turut menyarankan upaya yang dapat pemerintah lakukan selanjutnya adalah membuat kebijakan yang mengacu pada paradigma pariwisata yang sudah bergeser seiring dengan pergeseran juga pada perilaku pengunjung.
Di sisi lain, ia turut mengingatkan bahwa kebersihan, keamanan dan keselamatan lingkungan (K3L) merupakan suatu pra-syarat untuk membangun sebuah destinasi wisata.
“Artinya bukan merupakan suatu gerakan atau imbauan tapi pra-syarat. Lakukanlah penghargaan dan hukuman melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini merupakan indikator dasar di Travel and Tourism Development Index (TTDI),” kata Azril.
Baca juga: Kemenpar: Keberlanjutan destinasi pengaruhi pendapatan daerah ke depan
Baca juga: Kemenpar minta pengelola destinasi perhatikan kelestarian lingkungan
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
