Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem meminta pemerintah pusat merealisasikan pemberian lahan pertanian kepada para eks/mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga korban konflik Aceh sesuai janji perdamaian 20 tahun silam.
"Pemerintah pusat harus lebih fokus pada penyelesaian butir-butir perdamaian MoU Helsinki. Semoga ini didengar," kata Mualem dalam sambutan pada acara peringatan 20 tahun MoU Helsinki atau perdamaian Aceh, di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), di Banda Aceh, Jumat.
Mualem menjelaskan, dalam perjanjian damai MoU Helsinki, telah disebutkan bahwa terhadap mantan kombatan GAM, tahanan dan narapidana politik (Tapol/Napol), dan korban konflik bakal diberikan lahan seluas 2 hektare per orang.
Tetapi, janji tersebut belum direalisasikan pemerintah pusat hingga sekarang. Karena itu, permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi era pemerintahannya.
Baca juga: Wamen HAM puji Aceh karena rawat perdamaian hingga 20 tahun
Menurutnya, persoalan ini tak kunjung selesai karena banyaknya pergantian menteri pertanahan dalam hal ATR/BPN, sehingga mereka selalu harus mengulang advokasinya.
Misal, kata Mualem, ketika Pemerintah Aceh sudah membuat komitmen implementasi dengan kementerian, kemudian menterinya kembali berganti, dan ini berlarut-larut sejak Sofyan Djalil menjabat Menteri ATR/BPN dulu.
"Ini kerjaan kami dari dulu, berganti menteri, datang lagi, kembali pada dasar, menerangkan lagi, itu persoalannya," ujar eks Panglima GAM itu.
Dalam kesempatan ini, dirinya berpesan kepada para teman seperjuangan untuk tetap bersabar terhadap implementasi MoU Helsinki, sembari menunggu upayanya mengadukan hal ini ke Presiden Prabowo.
"Dalam waktu dekat, segera kita menjumpai Presiden untuk menyampaikan semua permasalahan MoU Helsinki ini," demikian Mualem.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
