Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebutkan penyebab utama antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini bukanlah kekurangan kapal melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan keprihatinannya atas semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sejak beberapa hari terakhir pada momentum libur sekolah.
"Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Sabtu.
Khoiri mengungkapkan bertahun-tahun setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali itu solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat atau meminta operator menambah investasi armada.
Operator penyeberangan, lanjut dia, juga telah memenuhi tuntutan tersebut, dan investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Dia menyebutkan saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.
"Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," kata Khoiri.
Menurut Khoiri, penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Beberapa dermaga yang masih digunakan, kata dia, merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.
Ketua Umum Gapasdap itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.
Baca juga: ASDP lakukan penyesuaian pola layanan di lintasan Ketapang-Gilimanuk
Baca juga: ASDP Ketapang optimalkan armada feri tangani kepadatan kendaraan
Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dermaga MB IV dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di Dermaga Bulusan itu, kata dia, juga sekaligus direncanakan pembangunan pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV yang dapat memudahkan kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan di luar area pelabuhan.
"Tapi saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman," kata Khoiri.
Khoiri mengaku telah beberapa kali menyampaikan surat dan kajian serta usulan ke Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik, namun juga dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.
"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," kata Khoiri.
"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana," kata Khoiri menambahkan.
Pada suatu kesempatan, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini (2026) ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.
"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.
Baca juga: ASDP perkuat layanan penyeberangan Jawa-Bali pada libur Idul Adha
Baca juga: ASDP Ketapang tambah kapal perbantuan jelang libur Idul Adha
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
