Jakarta (ANTARA) - Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu memperkuat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai representasi sipil.
Dalam acara sarasehan bersama mahasiswa di Jakarta, Jumat (5/12), Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella mengungkapkan hal tersebut tidak terlepas dari peran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang tetap menjaga Polri tetap Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan.
"Presisi Kapolri harus menjadi ruh perbaikan dan pembenahan institusi," ujar Fauzan, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.
Pembenahan dimaksud, lanjut dia, yakni dengan membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat serta menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri.
Fauzan menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo harus dipandang sebagai bentuk keberpihakan Negara dalam upaya pembenahan institusi Polri.
Menurut dia, Komite mendapatkan amanat yang diberikan secara mutlak oleh Negara untuk melakukan restorasi secara menyeluruh pada institusi Polri.
Dikatakan bahwa rakyat, sebagai ayah kandung reformasi, harus menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan oleh para Komite, sehingga tidak tergesa-gesa, namun strategis untuk satu tujuan, yakni mengembalikan amanah reformasi terkait institusi Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.
Sebab, kata dia, perbaikan butuh penglihatan secara detail dan menyeluruh tentang kesejahteraan, moral, serta etika anggota Polri.
Dengan begitu, ia menyebutkan Komite Percepatan Reformasi Polri harus sangat objektif agar dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi.
"Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," tutur dia.
Ditegaskan bahwa Polri harus kembali menunjukkan eksistensi sebagai anak kandung reformasi lantaran penegakan hukum Polri merupakan pertahanan akhir masyarakat.
Baca juga: Komisi rekomendasikan Polri evaluasi Perkap usai KUHP-KUHAP baru
Fauzan menegaskan institusi Polri merupakan bagian dari supremasi sipil yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi.
Selain mampu menjaga Polri sebagai representasi sipil, dirinya menilai pemerintahan Prabowo-Gibran juga telah signifikan menunjukkan kerja nyata untuk rakyat melalui berbagai program yang dirangkum dalam Astacita.
Ia berpendapat Astacita telah menunjukkan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun ini.
"Hal ini bisa dilihat dengan masifnya program Sekolah Rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," ujar Fauzan.
Dia juga membeberkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan komitmen dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang melebur dan merangkul demi mengakomodir semua pihak untuk sebesar-besarnya kepentingan sipil (rakyat).
Menurut dia, hal tersebut terlihat pada Presiden Prabowo Subianto yang selalu peka terhadap lingkungan pemerintahannya serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tetap rendah hati dalam berkomunikasi dengan berbagai lintas kabinet hingga masyarakat.
"Ini adalah potret nyata tentang pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus merawat serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia Raya," katanya menambahkan.
Untuk itu, dirinya menilai pemerintahan kali ini menjadi central of mind democracy alias pusat pikiran demokrasi dan civil society reprecentative atau representasi masyarakat sipil.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jaya Baya Rorano mengatakan Presiden Prabowo selalu memberikan sinyal kuat terhadap prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah melahirkan kemiskinan secara struktural pada bangsa dan negara.
Dia menyebutkan kebijakan Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi di Indonesia.
"Ini lah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," ucap Rorano.
Baca juga: Soal Reformasi Polri, Ombudsman ingatkan catatan laporan masyarakat
Baca juga: Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
