Jakarta (ANTARA) - Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap pembangunan perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama," ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ekonom itu juga mengatakan bahwa target 770 ribu unit rumah yang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 merupakan hal yang signifikan.
"Harapan Presiden bahwa sektor perumahan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi," katanya lagi.
Target 770 ribu unit rumah pada tahun depan tersebut, juga mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah yang besar kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan Presiden Prabowo.
"Kementerian PKP harus menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi perumahan subsidi," kata Salamuddin Daeng.
Dirinya menyampaikan bahwa rumah subsidi ini masih tetap harus dibeli masyarakat dan bukan rumah gratis. Rumah subsidi itu rumah yang disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai insentif seperti penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Hal itu tentunya membutuhkan ketangguhan sumber daya manusia Kementerian PKP yang luar biasa, dan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PKP bank penyalur, BP Tapera, Kementerian PKP harus menjemput masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dan terjangkau.
"Jadi harus secara langsung, tangannya harus menjangkau lapisan terbawah dari masyarakat kita ini," kata Salamuddin Daeng
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari APBN Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.
"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah," ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersial.
Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Baca juga: Kementerian Perumahan Rakyat bangun 200 rumah di Nduga
Baca juga: Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
