Jakarta (ANTARA) - Berbicara tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) erat kaitannya dengan tiga hal, yaitu perencanaan yang baik, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan pada good corporate governance (GCG)
Ketiganya menjadi fondasi utama untuk memastikan PMN benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja BUMN.
PMN, idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur keuangan, mendukung transformasi bisnis, dan mendorong perusahaan negara menjadi lebih kompetitif.
Hanya saja, dalam praktik selama ini, efektivitas PMN sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak kebijakan PMN yang tidak berangkat dari perencanaan matang, tidak memiliki target kinerja terukur, serta tidak didahului audit menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BUMN penerimanya. Di sinilah akuntabilitas publik dan kualitas tata kelola negara menghadapi ujian serius.
Contoh, Krakatau Steel dapat menjadi cermin untuk melakukan refleksi. Perusahaan ini telah beberapa kali menerima PMN, tetapi tetap mengalami tekanan keuangan yang berat.
Bahkan, setelah memperoleh tambahan modal negara, kondisi kinerja masih belum pulih secara fundamental. Ketika kemudian muncul kembali usulan pemberian PMN, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana evaluasi atas penggunaan PMN sebelumnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data.
Jika pola ini berulang, PMN hanya akan menjadi siklus penyelamatan jangka pendek, tanpa menyentuh akar persoalan, mulai dari beban utang, efisiensi operasi, hingga tata kelola manajemen.
Masalah menjadi semakin kompleks karena proses persetujuan PMN melibatkan lembaga politik. Dalam praktik, arena politik sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya mengedepankan analisis bisnis, proyeksi ekonomi, dan kepentingan nasional jangka panjang.
Intervensi politik tersebut, bahkan dapat merembes hingga penentuan jabatan direksi dan komisaris. Ketika jabatan strategis ditentukan berdasarkan pertimbangan politik ketimbang meritokrasi, profesionalisme manajemen BUMN berpotensi tergerus.
Tanpa manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi kinerja yang kuat, seberapa pun besar PMN disalurkan, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.
Padahal inti dari efektivitas PMN terletak pada tiga pilar utama. Pertama, perencanaan yang matang dengan sasaran yang jelas, terukur, dan realistis. Kedua, tata kelola yang transparan, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan.
Ketiga, kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip good corporate governance. Tanpa ketiga pilar tersebut, PMN hanya akan menjadi instrumen fiskal, tanpa arah strategis yang kuat.
PMN seharusnya dipandang sebagai investasi publik yang wajib memberikan pengembalian dalam bentuk nilai ekonomi dan manfaat sosial, bukan sekadar penyelamatan perusahaan milik negara yang sedang menghadapi tekanan.
Opsi terakhir
Dalam konteks inilah wacana pembentukan Danantara sebagai entitas pengganti Kementerian BUMN perlu dilihat secara kritis.
Perubahan kelembagaan tidak otomatis menghadirkan perubahan substansial apabila kultur birokrasi dan praktik patronase politik masih tetap berlangsung.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
