Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Bahtiyar Rifai mendorong pemerataan pembangunan fisik di perkampungan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait hal tersebut.
Menurutnya, sejumlah usulan yang telah diajukan warga melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) ternyata belum kunjung ditindaklanjuti. Sehingga, hal ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi ketua RT dan RW yang merasa aspirasi warganya belum dijawab pemerintah kota.
"Banyak usulan yang belum terealisasi, padahal sudah lama diajukan. Ini yang disampaikan warga ke kami. Tidak terealisasinya program ini karena adanya pergeseran anggaran di dana kelurahan maupun pos anggaran lainnya," ujarnya di Surabaya, Sabtu.
Meski begitu, dirinya mendorong Pemkot Surabaya agar lurah bersama RT/RW bisa lebih bijak menentukan skala prioritas. Dengan alokasi anggaran yang ada setiap tahun program pembangunan seharusnya bisa menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
"Kalau di satu kelurahan ada anggaran Rp1 miliar, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program yang bisa menjangkau banyak warga. Kecuali ada program besar di atas kapasitas dana kelurahan, tentu perlu koordinasi dengan dinas terkait," ucapnya.
Ia mencontohkan pembangunan saluran dan pavingisasi jalan yang harus dikerjakan secara berkesinambungan antar-RT agar ada konektivitas dan dampak nyata khususnya dalam penanganan banjir.
Selain pembangunan fisik, Bahtiyar juga menyoroti perlunya program pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai, pelatihan seperti pembuatan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sukses dilakukan di Kecamatan Gunung Anyar bisa direplikasi di banyak wilayah perkampungan.
"Pelatihan seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi warga kelas menengah ke bawah. Jadi bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan," katanya.
Ia mengatakan, program Kampung Pancasila yang saat ini dijalankan Pemkot Surabaya juga harus dimaksimalkan sebagai wadah menyerap aspirasi warga. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat sangat krusial agar program yang sudah dianggarkan tidak berhenti di atas kertas.
"Selama ini warga sudah ikut musrenbang, survei, dan pendataan, tapi realisasinya minim. Ke depan, Pemkot harus lebih cepat dan tepat dalam menjalankan program yang memang dibutuhkan warga," katanya.
Baca juga: DPRD: Pemkot Surabaya sudah tanggung jawab saat demonstrasi
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya bersama warga tingkatkan pembangunan
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
