Pontianak (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa dan kualitas pelaksanaannya terus meningkat.
"Program ini sangat baik karena selain memenuhi gizi siswa, juga menggerakkan ekonomi petani, nelayan, dan pedagang kecil. Tetapi harus ada evaluasi, jangan sampai kualitas makanan menurun karena ada pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi," kata anggota DPRD Kalbar, Arif Rinaldi, di Pontianak, Minggu.
Arif mengatakan meski MBG memberi dampak positif bagi pemenuhan gizi anak sekolah, namun masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan yang perlu segera dibenahi.
Menurut Arif, DPRD siap terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Ia menilai anggaran negara yang besar untuk program tersebut harus diimbangi dengan kontrol ketat agar distribusi dan kualitas makanan benar-benar sesuai standar gizi dan kebersihan.
"Evaluasi berkala itu wajib. Koordinasi jangan hanya administratif, DPRD juga harus ikut mengawasi langsung supaya program ini tepat sasaran," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan Pemprov Kalbar tetap mendukung penuh program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun ia menekankan perlunya perbaikan teknis, terutama menyusul adanya kasus keracunan di beberapa daerah.
"Penyedia makanan harus bertanggung jawab. Soal gizi, kebersihan, dan jarak tempuh pengantaran supaya makanan tidak basi, semuanya harus diperhatikan," kata Norsan.
Pemprov Kalbar akan menggelar pertemuan dengan Koordinator MBG Regional Kalbar, mitra pelaksana, serta pemangku kepentingan terkait pada Minggu (29/9) di Pendopo Gubernur. Pertemuan itu bertujuan menyatukan persepsi dan menyusun langkah perbaikan agar pelayanan kepada siswa lebih optimal.
"Kami akan melibatkan tenaga ahli gizi dan melengkapi hal-hal yang kurang. Yang penting ada koordinasi supaya pelayanan lebih baik," tuturnya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
