Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan seraya mendengarkan suara rakyat untuk merespons meluasnya aksi unjuk rasa.
“Menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa,” kata Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
PA GMNI menyatakan aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosial-ekonomi yang dapat diakses publik.
Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menggelar musyawarah nasional untuk mendengar aspirasi rakyat dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, tokoh pers, pelaku dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara.
“Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebijakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan warga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan,” ujar Arief.
Di sisi lain, PA GMNI mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk senantiasa menunjukkan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran.
Ditekankan, kebijakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan memprioritaskan belanja publik pada kebutuhan dasar, antara lain, pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
“Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat,” seru DPP PA GMNI.
Lebih lanjut, PA GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Gotong royong sesama anak bangsa perlu diperkuat, sembari menjaga ketertiban umum.
PA GMNI juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat proses demokrasi untuk rakyat dan keadilan sosial.
“Menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menahan diri dan menjaga dan merawat fasilitas publik karena itu dibangun dengan pajak rakyat. Kita ketahui bersama perusakan fasilitas publik hanya akan merugikan rakyat juga,” imbuh Arief.
Di samping itu, PA GMNI menuntut dan mendesak penegak hukum untuk mengusut insiden dalam penanganan massa aksi di Jakarta, Kamis (28/8), yang menyebabkan pengemudi ojek daring Affan Kurniawan tewas, dengan cara independen, transparan, dan akuntabel.
“Kami mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak,” demikian seruan DPP PA GMNI.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
