Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan pemerataan ekonomi dibarengi kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih progresif dan berpihak pada masyarakat rentan.
"Pertumbuhan yang tinggi tanpa pemerataan hanya memperluas jurang ketimpangan. Kita butuh keberpihakan nyata pada kelompok rentan," kata Mujiyono di Jakarta, Senin.
Mujiyono menyatakan bahwa Jakarta mencatatkan pendapatan per kapita tertinggi secara nasional, yakni sebesar Rp344,35 juta, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,74 persen sepanjang tahun 2024.
Namun di balik capaian makro ekonomi tersebut, ketimpangan pendapatan tetap membayangi. Hal ini terlihat dari angka Gini Ratio yang stagnan di 0,43, lebih buruk dari rerata nasional sebesar 0,39.
Mujiyono yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta menilai capaian tersebut harus dibarengi dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih progresif dan berpihak pada masyarakat rentan.
Baca juga: Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi
Kenaikan pendapatan belum berarti bila kesenjangan tetap tinggi. "Kami mendorong Pemerintah Provinsi agar tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan pemerataan," ujarnya.
Mujiyono menilai stagnasi Gini Ratio menandakan pembangunan belum sepenuhnya merata.
Untuk itu, ia menyarankan kebijakan konkret seperti pajak progresif untuk rumah mewah, "tax holiday" bagi UMKM serta penyediaan hunian terjangkau dengan skema sewa-beli.
Mujiyono melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 4,90 persen masih bertumpu pada sektor jasa yang menyumbang 70 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketergantungan ini dinilai berisiko mengingat sektor jasa rawan terpukul oleh gejolak global.
"Jakarta perlu segera mendiversifikasi sektor ekonominya, seperti penguatan industri kreatif, manufaktur berbasis inovasi hingga agroindustri perkotaan," ujarnya.
Baca juga: Ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025
Data menunjukkan tingkat pengangguran menurun ke 6,21 persen, menandai pemulihan setelah pandemi. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan masa pra-pandemi yang berada di angka 5,2 persen.
Mujiyono mendorong Pemprov DKI untuk memaksimalkan bursa kerja (job fair) berbasis "outcome", yakni mengukur seberapa banyak peserta terserap ke dunia kerja.
Ia juga mengusulkan program seperti Magang Berjamin Kerja, pelatihan bersertifikasi dan insentif bagi perusahaan pencipta lapangan kerja.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta mencapai 84,15 tertinggi dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya melambat menjadi 0,20 persen pada 2024, turun dari 0,35 persen pada tahun sebelumnya.
"Perlu intervensi agresif untuk kelompok rentan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.
Baca juga: Ekonomi Jakarta tumbuh 4,95 persen pada triwulan pertama 2025
Tidak hanya itu, Mujiyono juga menyoroti tingkat kemiskinan di Jakarta turun ke angka 4,14 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 9,03 persen. Namun, garis kemiskinan justru meningkat signifikan sebesar 24,35 persen sejak 2020, akibat lonjakan inflasi pangan.
Mujiyono menekankan pentingnya operasi pasar untuk lima komoditas utama beras, minyak goreng, telur, gula dan daging ayam serta perluasan subsidi pangan untuk menjaga daya beli warga miskin.
“Kami ingin Pemprov benar-benar hadir dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok," katanya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pandangan umum fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Mujiyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak cukup hanya mengejar indikator pertumbuhan, tapi juga harus memastikan keadilan sosial.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
