Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III mematangkan pembangunan pos pantau tinggi muka air dan pos curah hujan guna memperkuat mitigasi banjir melalui data hidrologi yang akurat sebagai sistem peringatan dini bencana.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL) Dishut Kalsel Alip Winarto di Banjarbaru, Kamis, mengatakan rencana pembangunan tersebut dilakukan melibatkan perwakilan BWS Kalimantan III, Tahura Sultan Adam, serta jajaran Dishut Kalsel.
Ia menyebut kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang berfokus pada peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko banjir melalui penguatan infrastruktur pemantauan hidrologi dan pengembangan sistem informasi sumber daya air yang lebih andal.
Baca juga: Kalsel perkuat sinergi mitigasi bencana hidrometeorologi di areal DAS
“Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur pemantauan hidrologi yang tetap memperhatikan fungsi dan kelestarian kawasan hutan,” ujarnya.
Ia menegaskan Dishut Kalsel mendukung upaya peningkatan sistem pemantauan sumber daya air, karena data hidrologi yang akurat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Melalui koordinasi yang baik, diharapkan rencana pembangunan pos hidrologi ini dapat berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta tetap menjaga fungsi kawasan hutan,” katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen Penatagunaan Sumber Daya Air BWS Kalimantan III Ulin Nurul Aini mengatakan pembangunan pos duga air dan pos curah hujan ditujukan untuk mendukung ketersediaan data hidrologi yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan sumber daya air serta pengurangan risiko bencana.
Menurut dia, keberadaan sarana pemantauan tersebut akan memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System, sehingga informasi mengenai kondisi hidrologi dapat diperoleh lebih cepat untuk mendukung langkah antisipasi dan penanganan potensi banjir.
Baca juga: BMKG ingatkan waspada potensi bencana hidrometeorologi di Kalsel
Baca juga: Dispar Kalsel bekali mitigasi bencana bagi pokdarwis di Tanah Bumbu
Selain membahas rencana pembangunan sarana pemantauan, kedua lembaga juga menelaah berbagai aspek teknis dan administrasi yang diperlukan dalam proses perizinan, termasuk kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
Kedua lembaga juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan pembangunan pos pantau hidrologi dapat berjalan efektif, mendukung mitigasi banjir, serta memberikan data yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Selatan.
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
