Mataram (ANTARA) - Langit Bima sore itu tidak hanya memantulkan cahaya matahari yang mulai redup. Di sebuah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), harapan para siswa ikut menyala.
Bukan sekadar menunggu kelulusan, melainkan menanti sesuatu yang selama ini terasa mahal dan jauh dari jangkauan sebagian keluarga mereka, yakni sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni 2026.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan program ini dibuat agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui industri.
Langkah ini tampak sederhana. Namun jika ditelisik lebih dalam, ia menyentuh akar persoalan lama pendidikan vokasi di daerah.
Selama bertahun-tahun, lulusan SMK kerap terjebak dalam paradoks. Mereka disiapkan untuk siap kerja, tetapi ketika melamar, perusahaan meminta bukti kompetensi formal berupa sertifikat.
Sertifikasi itu tidak murah. Bagi sebagian siswa dari keluarga petani, nelayan, atau pekerja informal di Lombok dan Sumbawa, biaya uji kompetensi bisa menjadi beban tambahan setelah biaya pendidikan sehari-hari.
Program 400 sertifikat gratis ini bukan hanya soal angka. Ia menjadi simbol pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari sekadar menamatkan sekolah menjadi memastikan daya saing.
Baca juga: Menteri KP diminta percepat sertifikasi keahlian lulusan SMK
Daya saing
Data Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK secara nasional masih relatif tinggi dibanding jenjang lain. Ini menjadi alarm bahwa sistem vokasi belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja.
Di NTB, tantangan itu terasa nyata. Bonus demografi sedang berlangsung. Usia produktif jauh lebih besar dari usia nonproduktif. Jika tidak dikelola, bonus ini bisa berubah menjadi beban sosial.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
