Deputi: Mataram pilot project percepatan transformasi digital bansos

3 hours ago 1
penunjukan itu didasarkan pada ekosistem digital yang relatif matang, mulai dari infrastruktur, layanan pemerintahan berbasis elektronik, hingga tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang.

Mataram (ANTARA) - Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan, Kota Mataram resmi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai pilot project percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos).

"Program itu akan menjadi sebuah fondasi baru dalam tata kelola perlindungan sosial berbasis data dan teknologi," katanya usai mengikuti rapat koordinasi dan audiensi terkait pelaksanaan program perluasan digitalisasi bantuan sosialdi wilayah VI di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Cahyono mengatakan, penunjukan itu didasarkan pada ekosistem digital yang relatif matang, mulai dari infrastruktur, layanan pemerintahan berbasis elektronik, hingga tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang.

Kesiapan itulah yang menjadikan Kota Mataram dipercaya sebagai laboratorium nasional untuk menguji implementasi sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel.

Program transformasi digital bansos, lanjut dia, mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos), identitas kependudukan digital (IKD), dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Integrasi ketiga sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, cepat, transparan, serta meminimalkan potensi kesalahan data maupun duplikasi penerima manfaat.

"Karena itu, Kota Mataram dipilih karena menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai untuk menjadi daerah percontohan," kata Cahyono.

Menurutnya, keberhasilan implementasi di Kota Mataram akan menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem serupa di daerah lain. Pemerintah pusat tidak hanya ingin membangun sistem digital, tetapi juga memastikan teknologi mampu menjawab persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan sosial, yakni ketepatan data, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Sementara di tempat yang sama Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, menilai penunjukan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digital bansos sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi daerah dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

"Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan transparan," kata wali kota.

Dikatakan, digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital, kami berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat memperoleh kemudahan, sementara pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program bantuan sosial," lanjutnya.

Pemerintah pusat menargetkan implementasi awal program ini dimulai pada pekan pertama Juli 2026. Bahkan, perkembangan pelaksanaannya direncanakan akan mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda percepatan transformasi digital nasional.

Bagi Kota Mataram, penunjukan ini tidak hanya menghadirkan tanggung jawab baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan inovasi.

Pasalnya, jika program itu berhasil, Mataram bukan hanya menjadi lokasi uji coba, melainkan contoh nyata bagaimana kesiapan digital daerah dapat menjadi kunci lahirnya pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Dari Kota Mataram, model baru penyaluran bantuan sosial nasional mulai dibangun sebuah langkah menuju tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern, terintegrasi, dan terpercaya," kata Mohan.

Baca juga: Digitalisasi pastikan penyaluran bansos transparan dan adil

Baca juga: Kemensos bentuk tim lintas sektor percepat digitalisasi bansos

Pewarta: Nirkomala
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |