Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menyatakan, penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing.
“Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Jodi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Jodi menegaskan, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, juga untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat.
Langkah reformasi ini bukan hanya demi ekspor, lanjut Jodi. DEN menginginkan ekonomi yang lebih efisien, produk yang lebih murah untuk rakyat, dan industri dalam negeri yang tumbuh karena diberi dorongan positif, bukan diberatkan dengan aturan yang kaku.
Terkait TKDN, Jodi menyatakan, kebijakan tersebut tetap penting, namun dengan penyesuaian pendekatan, yakni dari kewajiban menjadi insentif.
“Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi Presiden AS Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif resiprokal ke China, jubir DEN mengatakan, ketegangan dagang antara kedua negara tersebut bisa menjadi peluang strategis bagi Indonesia.
“Tentu berdampak global, tapi bagi Indonesia ini bisa jadi peluang strategis. Dengan pendekatan yang lebih bersahabat dan insentif yang tepat, kita bisa menarik relokasi investasi dan memperluas akses ekspor ke pasar non-tradisional,” tutur Jodi.
Pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Donald Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.
Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.
Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4), menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.
Baca juga: Luhut: Kebijakan tarif resiprokal AS tak sepenuhnya negatif
Baca juga: Pemerintah siapkan kebijakan untuk sektor terdampak tarif AS
Baca juga: DEN dan Apindo mendiskusikan hambatan regulasi di dunia usaha
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
