Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
Adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.
"Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara musyawarah salah satu partai politik di Jakarta, Senin.
Presiden Prabowo kemudian mengumumkan per hari ini jumlah penerima makan bergizi gratis telah mencapai 30 juta orang, yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
"Kita mengerti 30 juta suatu prestasi, tetapi ingat sasaran kita masih jauh, sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta, kita boleh bangga, tetapi saya sebagai Presiden masih-masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil menunggu. Namun, kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja, bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepatnya mungkin penyimpangan atau kekurangan bisa terjadi lebih dari itu," kata Presiden.
Penyimpangan yang dimaksud oleh Presiden merujuk kepada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh sejumlah SPPG sehingga menyebabkan puluhan kasus keracunan hingga berdampak kepada 5.000 lebih penerima MBG, terutama pada periode Januari 2025 sampai dengan September 2025. Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan jumlah penerima MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun 2025.
Dalam kesempatan terpisah, Badan Gizi Nasional pada minggu lalu mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.
Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung. Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.
Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam. Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie, dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.
Baca juga: JMM dukung evaluasi Program MBG demi manfaat lebih luas
Baca juga: BGN: Tak ada penutupan kantin sekolah karena Program MBG
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
