Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor mengevaluasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum terserap, padahal status tanggap sudah berlangsung cukup lama.
“Karena dana yang ada sekitar Rp5 miliar belum terserap," kata Halikinnor di Sampit, Rabu.
Ia mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan anggaran penanganan karhutla tetap sesuai dengan kebutuhan, terutama karena pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan.
Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 28 hari, terhitung sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026, setelah pemerintah daerah menilai kondisi di lapangan telah memenuhi sejumlah indikator kebencanaan.
Anggaran BTT tersebut seharusnya bisa digunakan untuk memaksimalkan upaya penanganan karhutla dan kekeringan yang kian mengganas di Bumi Habaring Hurung tersebut.
Oleh sebab itu, Halikinnor bergerak cepat mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan APBD 2026 untuk melakukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.
Baca juga: Kotawaringin Timur aktifkan siaga darurat karhutla selama sebulan
Hal ini juga berkaitan dengan akan dilaksanakannya pembahasan APBD Perubahan 2026. Halikinnor menyampaikan, pemerintah daerah tidak serta-merta menambah anggaran apabila dana BTT yang telah tersedia masih dinilai mencukupi.
“Kalau memang mencukupi sampai September-Oktober, itu mungkin tidak kita tambah. Sebaliknya kalau memang kondisi darurat, ya kita tambah,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah dalam menghadapi bencana tersebut, tetapi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan.
“Di samping itu kita juga minta bantuan BNPB pusat, termasuk peralatan dan segala macam,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam mengakui belum optimalnya pencairan dana BTT menjadi salah satu tantangan dalam mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla di lapangan.
Multazam menyampaikan, bupati telah menginstruksikan agar proses pencairan dan penggunaan dana BTT segera dipercepat sehingga BPBD dapat memenuhi kewajiban kepada penyedia sekaligus memastikan kebutuhan operasional Satgas tetap terpenuhi.
“Bupati tadi sudah perintahkan untuk disegerakan agar kami bisa membayar dengan menggunakan cashless atau nontunai,” ujarnya.
Baca juga: BPBD paparkan upaya dan antisipasi karhutla di Kotawaringin Timur
Di sisi lain, BPBD berupaya memilah kebutuhan pembiayaan agar tidak seluruh kegiatan bergantung pada dana BTT. Untuk perbaikan ringan sejumlah kendaraan operasional, misalnya, BPBD masih menggunakan anggaran operasional rutin.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
