Kota Jambi (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperkuat pertahanan data siber guna menghindari peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Penggunaan sistem elektronik jadi kebutuhan, dibalik itu tentu ada tantangan, kaitannya dengan aspek keamanan," kata Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi pada acara menyerahkan sertifikat registrasi Tim Tanggap Insiden Siber kepada Gubernur Jambi Al Haris dan kepala daerah, di Jambi, Senin.
Menurut dia, pengamanan siber di Indonesia menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan pembentukan tim tanggap insiden siber di seluruh provinsi dan kabupaten/kota bisa dituntaskan tahun ini.
Dia menyebut dari 38 provinsi di Indonesia, baru enam provinsi yang dinyatakan telah memenuhi syarat. Atas prestasi itu, Oleh karena itu, BSSN hari ini menyerahkan surat tanda registrasi tim tanggap insiden siber kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Nugroho merinci enam wilayah provinsi tercepat yang telah memenuhi syarat pertahanan data siber di Indonesia, meliputi Provinsi DIY, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Jambi.
Baca juga: Mendagri instruksikan Pemda bentuk Tim Tanggap Insiden Siber
Menurut dia, keamanan teknologi perlu dikelola dengan baik serta harus digawangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk menjaga keamanan data publik di daerah.
Selama tahun 2025, (Januari-Juli), kata dia, dari hasil monitoring BSSN, tercatat ada empat miliar lalulintas jejaring di internet menunjukkan prilaku kejanggalan atau anomali traffic.
Menariknya, menurut Nugroho, anomali itu sebagian besar mengarah ke lembaga kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah.
"Era digital harus ada jaminan pengaman data, itu tanggung jawab bersama. Mulai dari pencegahan, mitigasi dan pemulihan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris di sela acara penyerahan surat tanda registrasi Tim Tanggap Insiden Siber, mengatakan pemerintah daerah memiliki banyak data yang bersifat rahasia.
Menurut dia, dalam era digital yang dihadap saat ini perlu keamanan data agar terhindar dari kebocoran, sehingga perlu penguatan melalui peningkatan SDM agar data di pemerintahan aman dan tidak terjadi kebocoran.
"Data harus kita lindungi, jangan sampai terjadi kebocoran. Kita perkuat sumberdaya manusia serta teknologinya untuk menghindari peretasan," kata Al Haris.
Baca juga: Lindungi data pribadi, BSSN beri tips cegah serangan siber di medsos
Baca juga: Kemkomdigi koordinasi dengan BSSN bina pemda kelola keamanan siber
Baca juga: BSSN catat 184.359 anomali terkait judi online
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
