Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.
Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta Jumat, (5/12).
Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Sabtu, Noudy mengatakan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar.
Hal tersebut dibutuhkan karena kebijakan yang berkaitan dengan isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Baca juga: BSKDN susun renstra berbasis bukti sinkronkan kebijakan nasional
Noudy menjelaskan metadata berperan memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya.
"Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan," kata Noudy.
Dia mengatakan selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).
Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," ujarnya.
Noudy berharap dengan adanya forum sosialisasi ini, seluruh satuan kerja dapat menerapkan satu konsep dan pemahaman yang sama dalam penerapan standar data dan metadata.
Baca juga: BSKDN: Koordinasi pusat–daerah pastikan kebijakan tepat sasaran
Baca juga: BSKDN susun standar untuk hadirkan layanan publik yang berkualitas
Baca juga: Kepala Bappenas tegaskan SDI sebagai fondasi tata kelola data nasional
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
