Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah, salah satunya adalah dengan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungodalam keterangannya di Jakarta, Rabu. mengatakan pembangunan SPPG di Sumbar menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi agar target pembangunan dapur pemenuhan gizi dapat tercapai sesuai jadwal.
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan minimal tiga dapur SPPG di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Kita akan melaksanakan pembangunan ini bukan hanya untuk menyediakan makan gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, tetapi juga sebagai bagian dari model pengembangan SPPG yang akan didifusikan kepada para pihak yang lain," kata Yusharto.
Yusharto mengatakan hingga saat ini, tercatat 51 dapur SPPG telah diajukan oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat, dengan 21 dapur di antaranya sudah beroperasi.
Meski capaian ini positif, Yusharto mendorong adanya akselerasi agar Sumatera Barat dapat berkontribusi optimal terhadap target nasional 8 juta penerima manfaat MBG hingga akhir 2025.
Dia juga mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tim teknis lintas kementerian telah membentuk tim percepatan pembangunan SPPG.
Tim ini akan memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria teknis dan umum, sehingga pembangunan SPPG dapat berjalan sesuai rencana.
"Apabila kita sudah memiliki model dapur yang dikelola secara ideal, mulai dari pembangunannya oleh Kementerian PU sampai dengan pengelolaannya oleh BGN (Badan Gizi Nasional), masyarakat yang akan ikut berpartisipasi dalam pembuatan atau pembangunan SPPG akan belajar secara langsung," ujarnya.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pemerintah menargetkan seluruh pembangunan SPPG yang telah ditetapkan lahannya dapat beroperasi pada Desember 2025.
Yusharto pun mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terus berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan MBG.
"Melalui kerja sama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, kami optimistis dapat mewujudkan gizi anak bangsa yang lebih baik," tuturnya.
Baca juga: Kemendagri dorong wakaf jadi instrumen strategis pembangunan daerah
Baca juga: BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
