Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pangan dan kesehatan untuk memperkuat perekonomian nasional.
Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di kantor BPOM, Jakarta, Selasa.
"Kerja sama ini tentu punya keterkaitan langsung dengan BPOM, contoh yang paling konkret berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Kita tahu seluruh obat-obatan yang digunakan oleh para pasien di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, klinik, sampai rumah sakit, yang bisa digunakan oleh pasien dan ditanggung oleh BPJS adalah yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM," kata Taruna.
Kolaborasi dua instansi anggota Komite Kebijakan Sektor Kesehatan tersebut juga bertujuan mengintegrasikan rencana, kebijakan, serta monitoring, agar ketersediaan serta distribusi obat di Indonesia berjalan efisien dan transparan guna mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.
Baca juga: BPOM: BPJS mampu turunkan peredaran obat palsu
"Pengawasan BPOM dari hulu ke hilir, mulai penelitian, pengembangan, produksi atau pembuatan, pemberian izin edar, distribusi, hingga peredaran," ujar dia.
Taruna juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan karena BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam pengawasan yang komprehensif di bidang obat dan makanan.
Berdasarkan data BPOM pada triwulan I 2025 terdapat lebih dari 12 ribu UMKM yang terdaftar dan dibina dalam bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Saat ini UMKM menjadi salah satu target spesifik BPOM untuk sertifikasi produk.
"Peran penting BPOM adalah membantu UMKM naik kelas melalui proses registrasi dan sertifikasi produk," ucapnya.
Baca juga: BPOM kolaborasi bimbing UMKM pangan olahan di tengah efisiensi
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pentingnya prinsip gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan untuk melengkapi sinergi ini guna memastikan masyarakat yang sakit mendapatkan pelayanan yang layak dan berkeadilan.
"Kesempatan kerja sama dengan BPOM itu agar seluruh masyarakat bisa mengakses informasi, termasuk obat dan berbagai macam treatment (pemeriksaan) dan lain sebagainya, yang itu real time dalam satu sistem," katanya.
Menurutnya, sistem BPJS Kesehatan telah banyak dipuji oleh negara-negara lain karena dapat mengklaim asuransi sebanyak lebih dari satu juta penyakit per harinya.
"Kami tercepat di dalam pencapaian Universal Health Coverage, karena dengan BPJS Kesehatan selama ini kita terapkan sistem gotong royong. Dengan gotong royong, semua tertolong,” tuturnya.
Baca juga: Cek obat yang ditanggung BPJS kini bisa via e-Fornas, berikut caranya
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
