Baubau, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta peran pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Sulawesi Tenggara agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Fungsi kami dengan BPH Migas dan Dirjen Migas itu melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini perlu diperkuat dari pemerintah daerah dan segenap Forkopimda," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis malam.
Dia menekankan hal itu usai Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman serta lima kepala daerah, yakni Wali Kota Baubau Yusran Fahim; Bupati Muna Bachrun Labuta; Bupati Muna Barat La Ode Darwin; Bupati Wakatobi Haliana; dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Dia mengakui jika pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari tugas BPH Migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca juga: BPH Migas catat konsumsi solar bersubsidi naik 15,10 persen
Namun, menurut Wahyudi, pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah dan Forkopimda untuk melakukan monitoring distribusi agar penyaluran berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan pengawasan yang semakin kuat juga bertujuan mencegah penyalahgunaan distribusi sehingga BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah dan kebutuhan masing-masing daerah.
BPH Migas berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mencegah praktik penjualan bebas BBM subsidi yang berpotensi menyulitkan masyarakat serta memicu kenaikan harga.
"Agar supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat kepada masyarakat yang tepat. Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
