Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Boni Hargens menilai keberadaan Polri yang profesional, independen, dan dipercaya masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
Menurut dia, demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif tanpa institusi penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum dan memperoleh legitimasi dari publik.
"Maka dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu," kata Boni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Boni mengatakan legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Baca juga: DPR: Polri jadi pilar hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa
Karena itu, ia menilai upaya Polri membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat (polmas) perlu terus diperkuat.
Menurut dia, dialog antara aparat dan warga, keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik.
"Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," ujarnya.
Mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu juga menilai agenda reformasi Polri yang selama ini berjalan telah menyentuh aspek kelembagaan, budaya organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Baca juga: Kapolri: Direktorat PPA-PPO diperluas di 11 polda dan 22 polres
Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Boni mengingatkan pentingnya menjaga identitas profesional Bhayangkara yang berlandaskan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman moral dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Selain itu, ia menilai visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diusung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi kerangka transformasi kelembagaan yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip negara hukum yang demokratis.
Menurut dia, pendekatan tersebut mendorong keterbukaan kinerja, transparansi anggaran, dan mekanisme pengaduan yang lebih responsif sehingga keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
