Jakarta (ANTARA) - Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dinilai menjadi kunci penting dalam membangun ketangguhan Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks pada masa depan.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Forum PRB merupakan pilar strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta membangun budaya sadar risiko bencana di tengah masyarakat.
"Forum PRB ini menjadi fondasi utama dalam membangun ketangguhan bangsa," kata Prasinta dalam uji publik Rancangan Peraturan Kepala BNPB tentang Forum PRB di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut dia, hingga kini belum semua wilayah memiliki Forum PRB yang terstruktur. Oleh karena itu BNPB mendorong adanya landasan hukum melalui peraturan agar pembentukan dan pengelolaan Forum PRB dapat berjalan baik dari tingkat nasional hingga daerah.
Baca juga: BNPB dorong setiap daerah bentuk Forum PRB
BNPB mengharapkan rancangan peraturan dapat menjamin keberlanjutan forum secara inklusif, partisipatif, dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat peran forum dalam memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi, serta inovasi dalam pengurangan risiko bencana. Mulai dari bencana hidro-meteorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, puting beliung, hingga gempa bumi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prasinta menekankan penyusunan regulasi ini membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak. Uji publik menjadi ruang untuk memberikan masukan, kritik, maupun perbaikan terhadap rancangan aturan tersebut.
"Tantangan bencana di masa depan semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan urbanisasi. Forum yang adaptif, responsif, dan kolaboratif menjadi kebutuhan mutlak," ujarnya.
Baca juga: Membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana
Dalam kesempatan yang sama Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menambahkan Forum PRB di sejumlah daerah saat ini memang sudah berjalan, namun belum memiliki standar dan pedoman tetap. Untuk itu pihaknya berharap rancangan peraturan tersebut dapat disahkan tahun ini dan dapat diterapkan di daerah, termasuk dalam mendukung penganggaran bagi forum di tingkat lokal.
“Peraturan ini diharapkan dapat diakomodasi di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembiayaan,” kata Pangarso.
Selama uji publik, berbagai masukan penting disampaikan peserta untuk menyempurnakan rancangan peraturan, mulai dari prinsip tugas dan fungsi, jenis Forum PRB, kelembagaan forum di daerah maupun tematik, kerja sama, hingga evaluasi dan fasilitasi pembiayaan. BNPB menargetkan rancangan peraturan ini dapat memperkuat peran forum pentaheliks dalam mempercepat pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Baca juga: Bencana dan upaya mengurangi risikonya
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
