Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan Presiden Prabowo konsisten memperjuangkan kesejahteraan buruh.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Ricky Tamba kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menjelaskan Prabowo dikenal sebagai figur nasionalis yang konsisten membela hak-hak pekerja.
“Ia rutin hadir dalam seminar dan forum diskusi buruh, serta menjadi satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh, berkomitmen untuk menaikkan upah minimum dan mengakui peran pekerja informal seperti ojek online,” kata Ricky Tamba.
Dia melanjutkan setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo juga langsung mengambil langkah konkret, di antaranya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
“(Kebijakan itu) sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh” kata Ricky.
Kemudian, dia melanjutkan Presiden saat ini juga menyiapkan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk memitigasi dampak kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang dialami kelompok pekerja.
Satgas PHK itu, Ricky melanjutkan, melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha.
“Satgas ini didirikan atas usulan langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dengan misi utama mempercepat proses pencarian lapangan kerja baru bagi buruh terdampak,” kata Ricky.
Di sektor ekonomi, Ricky menyatakan keberhasilan pemerintah meningkatkan kepercayaan investor juga berkontribusi langsung pada pembukaan lapangan kerja.
“Data realisasi investasi sepanjang Januari–Maret 2025 mencatat kenaikan 15,9 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, mencapai Rp465 triliun dan membuka 594.104 lapangan kerja baru di seluruh Indonesia,” sambung Ricky.
Pemerintah pun saat ini memperbaiki sistem pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, termasuk kelompok buruh.
“Dengan komitmen, rekam jejak, dan kebijakan nyata yang terus digulirkan, tidak berlebihan bila publik mulai menyebut Prabowo sebagai Presiden pro-buruh yang sesungguhnya, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan,” kata Ricky.
Presiden Prabowo menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Kamis pagi, didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam acara yang sama, Presiden juga didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Di panggung acara, peringatan May Day 2025 turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kemudian, Presiden berpidato selama kurang lebih sejam dengan didampingi oleh empat tokoh buruh, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Dalam pidatonya, Presiden menyatakan janjinya untuk memenuhi tuntutan buruh, di antaranya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Perampasan Aset, dan meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi undang-undang.
Baca juga: Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Baca juga: Prabowo dukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi
Baca juga: Serikat Buruh Dunia: Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
