Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengintensifkan operasi di wilayah-wilayah rawan karena peredaran narkoba telah meluas hingga ke perdesaan.
Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menjelaskan peredaran gelap narkoba merambah ke perdesaan dalam bentuk paket hemat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat desa.
“Peredaran gelap narkoba yang menyasar sampai ke pelosok-pelosok desa merupakan suatu bentuk ancaman dan gangguan keamanan bagi manusia,” kata Marthinus saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat.
Dia menyebut terpadat 10 wilayah yang terindikasi sebagai jalur masuk paling rawan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan wilayah pesisir barat pantai Sulawesi.
“Berdasarkan data tersebut BNN bersama-sama instansi lainnya akan mengintensifkan operasi di wilayah-wilayah tersebut untuk menekan dan memutus jalur peredaran penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dari hulu sampai ke hilir, khususnya untuk mencegah pengiriman narkoba dari luar negeri,” katanya.
Menurut dia, operasi petugas gabungan berlangsung semakin efektif sejak Desk Pemberantasan Narkoba dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Operasi pemberantasan disebut telah berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah signifikan sehingga mengurangi jumlah barang haram tersebut di pasaran. Namun, hal itu juga berdampak pada lonjakan harga narkoba yang disalahgunakan oleh sindikat peredaran gelap.
“Oleh karena itu, kita perlu menggelar operasi berkesinambungan untuk memutuskan mata rantai dalam peredaran gelap narkoba sampai pada titik yang paling rendah,” ujar Kepala BNN menekankan.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI Mochamad Hasan mengatakan Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba mengintegrasikan kekuatan seluruh kementerian/lembaga, mulai dari BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, BIN, hingga pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
“Kita tidak bisa lagi bekerja terpisah-pisah, penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN atau Polri. Ini adalah tugas nasional yang memerlukan orkestrasi kekuatan negara secara menyeluruh,” kata Hasan pada kesempatan yang sama.
Sejumlah agenda prioritas Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, yaitu peningkatan intensitas razia dan penindakan di titik-titik rawan peredaran, pelabuhan tikus, perbatasan, lembaga pemasyarakatan, dan tempat hiburan.
Kemudian, pemutusan jalur suplai dan keuangan jaringan narkoba dengan pendekatan intelijen keuangan dan cyber surveillance serta penguatan regulasi termasuk kemungkinan pengetatan hukuman mati bagi bandar besar, sesuai dengan koridor hukum dan HAM.
Selain itu juga peningkatan kapasitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para korban penyalahgunaan narkoba serta membangun gerakan masyarakat sipil antinarkoba yang masif dan konsisten dimulai dari sekolah, keluarga, hingga tempat kerja.
“Dan kita mulai menyoroti ormas-ormas yang terafiliasi dengan premanisme yang mem-back-ingi (menopang, red.) kegiatan narkoba,” imbuh Hasan.
Baca juga: BNN ungkap narkoba jenis baru berkedok rokok elektrik
Baca juga: BNN musnahkan 474 kilogram narkotika hasil pengungkapan 21 kasus
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
