Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mengindikasikan pencapaian positif.
Hingga 31 Juli 2025, kata dia dalam konferensi pers APBD Juli 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp91,34 triliun.
Dari total APBD Rp91,34 triliun, pendapatan daerah sudah mencapai Rp43,65 triliun. "Artinya telah tercapai 56 persen. Dan kita memang kurang lebih 10 sampai 15 persen di atas pendapatan nasional di bidang pajak," kata Pramono.
Pramono menjelaskan, belanja daerah juga sudah terserap Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Dengan capaian tersebut, APBD DKI mencatat surplus Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.
Baca juga: DPRD dan DKI sepakati APBD Perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun
Selain kondisi APBD, Pramono juga memaparkan indikator makroekonomi Jakarta. Pertumbuhan ekonomi ibu kota pada Semester I 2025 tercatat 5,18 persen, sedikit di atas nasional yang berada di level 5,12 persen.
Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga masih dominan, yakni 16,61 persen. Inflasi di Jakarta tercatat 2,22 persen yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Artinya bahwa sebenarnya Jakarta terjaga dengan baik momentum pertumbuhannya. Sehingga karena Jakarta mempunyai kontribusi 16,61 persen dari GDP, ini juga memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah secara nasional," kata Pramono.
Baca juga: Pemprov DKI siapkan 500 titik perayaan lima abad Jakarta
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun turun menjadi 6,18 persen, meski Pramono mengakui penurunannya belum signifikan. Di sisi lain, nilai investasi yang masuk ke DKI pada semeyster I 2025 mencapai Rp140,8 triliun.
"Pengangguran di Jakarta sekarang ini 6,18 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Mengalami penurunan tapi menurut saya masih bisa dilakukan perbaikan," kata Pramono.
Pramono menegaskan, transparansi pengelolaan APBD menjadi prioritas. Ia menyebutkan konferensi pers APBD ini merupakan yang pertama kali digelar di tingkat provinsi, meniru praktik pemerintah pusat.
"Tapi di pusat sejak era pemerintahan yang lalu, selalu Ibu Menteri Keuangan menyampaikan kepada publik sebagai bentuk bagian pertanyaan dan jawaban apa yang akan kami lakukan dengan APBD yang ada di tahun 2025-2026 ini," kata Pramono.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
