Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun berturut-turut, tetapi masih menghadapi kekurangan anggaran atau backlog hingga Rp2,21 triliun pada 2025.
Kepala Basarnas Mohamad Syafii dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa capaian WTP menunjukkan komitmen lembaga menjaga tata kelola keuangan dan akuntabilitas.
Namun, ia menegaskan pagu awal 2025 hanya Rp1,4 triliun dari kebutuhan ideal Rp3,7 triliun, dan masih terblokir Rp282,17 miliar sehingga pagu riil turun menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
"Backlog ini berpotensi memengaruhi kesiapan operasi SAR yang langsung berdampak pada keselamatan nyawa," kata dia.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus itu, Basarnas memaparkan hingga Juli 2025 realisasi anggaran Basarnas tercatat Rp555,72 miliar atau 37,11 persen, dengan realisasi fisik 45,03 persen.
Adapun rinciannya, belanja pegawai Rp323,43 miliar, belanja barang Rp231,51 miliar, dan belanja modal Rp782,88 juta.
Untuk itu, Syafii mengingatkan bahwa Basarnas bukan hanya lembaga administrasi, tetapi lembaga operasional yang bergerak cepat di lapangan.
“Setiap keterlambatan atau sarana yang tidak siap bisa berarti kehilangan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan,” ujarnya, seraya berharap Komisi V DPR RI mendukung tambahan anggaran agar Basarnas dapat mempertahankan standar layanan SAR nasional.
Baca juga: Cari korban KMP Tunu, penyelam Basarnas-TNI AL bersiap operasi SAR
Baca juga: Rapat di DPR dibuka dengan doa bersama untuk korban KMP Tunu
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
