Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai transmigrasi sebagai strategi vital dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang inklusif dan terintegrasi.
Upaya ini dilakukan dengan menata persebaran penduduk secara merata dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor pertanian dan non pertanian.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, transmigrasi diharapkan menjadi katalisator industrialisasi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya saat berjumpa Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, program transmigrasi dirancang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta persatuan bangsa.
Meskipun transmigrasi di masa lalu berhasil mengurangi kepadatan penduduk dan mendorong pemerataan pemukiman, lanjut dia, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera ditangani.
“Skala ekonomi kawasan transmigrasi masih kecil, aktivitas ekonomi didominasi sektor pertanian, dan pengembangan kawasan belum terintegrasi dengan pusat pertumbuhan lokal,” ujar Menteri PPN.
Rachmat Pambudy juga menyoroti pembiayaan transmigrasi yang masih bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta adanya kekurangan dalam penataan persebaran penduduk meskipun animo transmigrasi cukup tinggi.
Karena itu, pemerintah menyusun transformasi transmigrasi yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk unggulan, diversifikasi kegiatan ekonomi antara sektor pertanian dan nonpertanian, serta pengembangan kawasan transmigrasi terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Penguatan kolaborasi antar kementerian dan lintas program seperti dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemanfaatan lahan pertanian untuk penyediaan pangan dan pengembangan irigasi dianggap menjadi kunci mencapai kesejahteraan bersama.
“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta adalah kunci akselerasi program transmigrasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi,” ucap Kepala Bappenas.
Baca juga: Bappenas: Koperasi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif
Baca juga: Bappenas sebut hilirisasi sawit dapat beri manfaat besar kepada petani
Baca juga: Bappenas: Pemerintah dorong penerapan hubungan industrial harmonis
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
