Jakarta (ANTARA) - Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki menyampaikan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) mampu mengakselerasi capaian pembangunan inklusif lansia.
"ILAS memberikan penajaman data eksisting, sehingga mendorong kebijakan berbasis bukti untuk menghadapi penuaan penduduk di Indonesia. ILAS juga dapat mendukung akademisi dan masyarakat untuk menyusun analisis kelanjutusiaan yang lebih baik," katanya dalam agenda diseminasi Hasil Laporan Studi Bahasa Indonesia dan Data ILAS, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Hasil studi tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB), Lembaga Demografi FEB UI, dan SurveyMeter untuk memperkuat ekosistem perencanaan berbasis bukti dalam mendukung pembangunan ramah lansia.
ILAS merupakan survei panel longitudinal pertama di Indonesia yang menyasar kelompok usia 45 tahun ke atas, mencakup lebih dari 4 ribu responden di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Survei panel tersebut berupaya memotret berbagai aspek penting dalam kehidupan lansia di Indonesia, mulai dari situasi sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kondisi lingkungan hidup.
Sejak gelombang penelitian ini dilakukan pada 2023, ILAS disebut telah menjadi sumber data yang krusial dalam menjawab tantangan dan peluang dalam era bonus demografi dan penuaan penduduk.
"Studi ILAS diharapkan dapat kita manfaatkan bersama menjadi sumber data dalam perumusan kebijakan ramah lansia oleh kementerian/lembaga/daerah, serta dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan riset yang dilaksanakan oleh para akademisi dan masyarakat," ucap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo.
Dia menerangkan narasi besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 selaras dengan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang menempatkan perlindungan lansia sebagai bagian dari prioritas nasional.
Diskusi strategis dalam diseminasi ILAS menyoroti arah kebijakan, praktik baik, dan peluang penguatan program lansia berbasis keluarga dan komunitas (ageing-in-place), serta urgensi pemanfaatan data ILAS dalam menyusun kebijakan inklusif dan tepat sasaran.
Senior Economist ADB Aiko Kikkawa menambahkan ILAS memiliki nilai strategis yang tinggi karena pendekatan yang digunakan adalah longitudinal.
"Dengan ILAS, kita bisa mengikuti kehidupan responden dari waktu ke waktu. Ini memberi kita pemahaman lebih dalam tentang proses penuaan dan bagaimana intervensi bisa dirancang secara dinamis," ujar Aiko.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak juga menjelaskan praktik baik provinsi Jawa Timur dalam membangun sistem layanan ramah lansia berbasis kabupaten/kota.
"Kami menjadikan data sebagai dasar intervensi. ILAS penting membantu kami memahami di mana celah dan potensi itu berada. Provinsi Jawa Timur siap untuk berkolaborasi dengan semua pihak untuk menyukseskan pemanfaatan data ILAS untuk mempersiapkan Jawa Timur menghadapi tantangan aged society," ungkap dia.
Baca juga: Bappenas: RKP 2026 jadi panduan penting jaga arah pembangunan nasional
Baca juga: Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun
Baca juga: Bappenas sebut proyeksi struktur penduduk tua di 2045 naik 19,9 persen
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
