Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda TNI Irvansyah meminta tambahan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp5 triliun untuk kegiatan patroli dan keamanan laut 2026.
“Maka dengan keterbatasan anggaran yang kami terima, kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp5.690.409.277.000,” Kata Irvansyah saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
Tambahan dana itu diajukan lagi kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan, lantaran sebelumnya Bakamla tidak mendapatkan anggaran sesuai dengan yang telah diajukan.
Sebelumnya, Bakamla mengajukan anggaran untuk program kerja 2026 sebesar Rp7.015.806.033.000. Namun pemerintah hanya merealisasikan 23,5 persennya saja yakni sebanyak Rp1.442.150.821.000.
Anggaran sebesar ini, menurut Irvansyah hanya cukup untuk menutupi kegiatan operasional lain Bakamla kecuali patroli keamanan laut.
“Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI tidak mendapat dukungan tidak mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2026, dengan demikian maka Bakamla RI tidak dapat melaksanakan kegiatan patroli keamanan dan keselamatan laut serta kegiatan rutin lainnya pada tahun 2026,” kata dia.
Padahal, menurut Irvansyah patroli laut harus menjadi kegiatan utama yang didahulukan demi menjaga kawasan laut Indonesia.
Irvansyah menjelaskan, Tambahan dana yang diminta Bakamla akan dipakai untuk beberapa kegiatan diantaranya Rp5.584.813.184.00 untuk biaya operasional patroli laut dan udara dan sisanya untuk belanja kebutuhan operasional dan non operasional.
Irvansyah berharap pengajuan anggaran tambahan tersebut mendapat respon baik dari pemerintah dan DPR demi keberlangsungan kegiatan patroli selama 2026.
Hingga saat ini, RDP dengan Komisi I DPR masih berlangsung di gedung Parlemen Senayan.
Baca juga: BRIN hibahkan aset kepada Bakamla dukung kapasitas maritim RI
Baca juga: Bakamla bahas penguatan sistem informasi laut dengan 8 instansi
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
