Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.
Bahlil, seusai menghadap Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu.
"Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu," katanya.
Ia mengatakan, negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.
“Berapa pastinya, akan kami umumkan setelah proses penandatanganan,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut.
Ia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.
“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” kata Bahlil.
Kepada Presiden, Bahlil juga menekankan pentingnya peluang ini sebagai langkah strategis memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam nasional.
Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.
Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, seiring pengelolaan tambang yang kini sepenuhnya dilakukan di bawah tanah.
Baca juga: Menteri Bahlil: Kuota ekspor Freeport sekitar 1 juta ton konsentrat
Baca juga: Bahlil: Pencarian korban longsor tambang Freeport terus berlanjut
Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
