Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) menyatakan bahwa kebijakan industri modern memainkan peran penting dalam memacu terpenuhinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di tingkat masing-masing negara.
Hal tersebut merupakan salah satu simpulan dari Laporan Pengembangan Industri (IDR) 2024 UNIDO yang diumumkan oleh Officer-in-Charge Divisi Riset Kebijakan Industri dan Statistik UNIDO, Nobuya Haraguchi dalam agenda peluncuran laporan tersebut di Jakarta, Kamis.
“Kemajuan SDGs ada dalam ancaman besar. Namun, industri memberi kunci untuk memacu terpenuhinya SDGs, dan kebijakan industri modern dapat memberi solusi dalam hal tersebut,” kata Nobuya.
Ia menyatakan pencapaian SDGs terancam akibat “krisis jamak” yang dihadapi dunia, seperti pandemi COVID-19, konflik bersenjata di berbagai wilayah, dan dampak perubahan iklim yang merembet ke berbagai sektor kehidupan.
Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa industri manufaktur memiliki kemampuan menunjang pencapaian SDGs karena dapat memberikan “efek pengganda yang sangat besar dan kuat”.
Nobuya menjelaskan secara global, 64 persen dari pertumbuhan ekonomi pada 50 tahun terakhir berasal dari sektor manufaktur, sementara satu pekerja di sektor manufaktur menciptakan hingga 2,2 pekerjaan di sektor lainnya.
Kemudian, sepertiga dari emisi CO2 dunia berkurang berkat dekarbonisasi di sektor industri dan hingga 60 persen dari paten produk inovasi hijau dimiliki oleh firma industri secara global, kata dia.
UNIDO juga mendapati SDG 9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur menjadi poin dengan pencapaian tertinggi baik di Asia Pasifik maupun di Asia Tenggara. Selain SDG 9, kedua regional tersebut juga sama-sama mencatatkan kinerja baik dalam pencapaian SDG 8 terkait efisiensi sumber daya serta SDG 7 tentang akses energi.
Mengingat besarnya dampak industri bagi pencapaian SDGs, Nobuya menjabarkan bahwa kebijakan industri modern semestinya memiliki sifat berorientasi pada SDGs, siap menghadapi masa depan, kolaboratif, dan terkoordinasi di tingkat regional.
Ia pun berharap supaya laporan ini dapat memberi masukan baru kepada pemerintah-pemerintah negara dalam menyelaraskan kebijakan industri dan SDGs serta dalam membina kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.
“Laporan ini memetakan sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan negara-negara saat mempertimbangkan kebijakan industri dengan pencapaian SDGs,” kata dia.
Baca juga: Wamenlu RI tegaskan manfaat MBG untuk capaian SDGs kepada PBB
Baca juga: Strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025
