Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertemu Kementerian Pertahanan, Kamis guna membahas penguatan kerja sama terkait pengawasan obat dan makanan di wilayah Indonesia serta dukungan BPOM terhadap kemandirian obat sebagai bagian dari pertahanan nasional.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pengawasan yang kuat dapat memperkokoh ketahanan nasional dengan melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kemandirian ekonomi, termasuk melalui pendampingan terhadap pelaku UMKM.
“BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional, terutama dalam bidang obat dan pangan, yang merupakan kebutuhan primer setiap warga dan berimplikasi pada ketahanan nasional,” kata Taruna.
Taruna menjelaskan pentingnya peran BPOM dalam mendukung Astacita, terutama poin kedua, tiga, empat, dan tujuh, demi melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
Dia menambahkan, pertemuan ini merupakan bentuk komitmen BPOM dan Kemhan dalam meningkatkan kemandirian obat dan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Menurutnya, selama ini 90 persen bahan obat di Indonesia sangat bergantung pada impor dari China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.
"Kita tidak boleh lagi bergantung pada negara lain. Jadi, perlu dipikirkan bahan obat dibuat di dalam negeri sendiri," ujar Taruna.
Baca juga: Akademisi: Pemanfaatan potensi alam kunci kemandirian farmasi RI
Adapun pengembangan pengobatan tradisional juga menjadi perhatian BPOM dan Kemhan, sehingga keduanya sepakat mendorong pengobatan herbal di Indonesia. Bahkan, katanya, Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola Kemhan sudah memiliki layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau pengobatan herbal.
"Obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200. Sayangnya, obat herbal yang berstandar baru 97 buah," katanya lagi.
Keduanya juga menjajaki peluang kerja sama untuk produksi dan pengelolaan obat nasional dengan membentuk perusahaan farmasi. Selama ini, katanya, Kemhan memiliki unit farmasi, baik yang dikelola oleh TNI maupun kepolisian.
Dalam keterangan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pihaknya mewacanakan untuk menyatukan unit itu untuk pengembangan kefarmasian melalui Universitas Pertahanan.
Baca juga: Dexa Group dorong penggunaan fitofarmaka demi kemandirian farmasi
Baca juga: Pemerintah fokus kembangkan produksi alkes & obat-obatan dalam negeri
Sjafrie pun mendorong pengembangan program kemandirian obat yang mendukung kebutuhan pertahanan nasional pada 3 matra, termasuk optimalisasi laboratorium milik TNI. Sebagai tindak lanjut, dia juga menginstruksikan pembentukan tim kecil untuk mengoordinasikan langkah-langkah strategis lebih lanjut yang akan dilakukan antara Kementerian Pertahanan bersama dengan BPOM.
Dia memberikan apresiasi atas kontribusi BPOM terhadap program nasional, termasuk dukungannya terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) lulusan Universitas Pertahanan.
“Para sarjana ini nantinya akan menjadi supervisor lapangan untuk mendukung implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Siang Bergizi Gratis,” ujar Sjafrie.
Selain itu, Kemhan juga mendukung upaya BPOM menjadi lembaga dunia global yang terdaftar dalam WHO Listed Authority (WLA).
Baca juga: Pakar UI sebut kemandirian obat optimalkan Farmakologi Translasional
Baca juga: Menkes: BGSi dan Etana menandai kemandirian bioteknologi Indonesia
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
