Washington (ANTARA) - Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengurangi keberadaan militernya di Arab Saudi dan memusatkan pasukannya di negara-negara yang lebih kooperatif selama kampanye militer melawan Iran, seperti Israel dan Yordania, menurut laporan The Wall Street Journal.
Laporan yang mengutip sejumlah sumber itu, Selasa (30/6), menyatakan bahwa selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, AS telah meningkatkan kehadiran militernya di Pangkalan Udara Pangeran Sultan untuk menghalangi Iran.
Namun, ketidaksepakatan tentang Operasi Epic Fury dan Proyek Kebebasan antara AS dan Arab Saudi pun terjadi hingga memicu diskusi tentang pengurangan pasukan AS di kerajaan tersebut.
Karena khawatir terjadi eskalasi ketegangan, Arab Saudi lalu memblokir akses militer AS ke pangkalan dan wilayah udaranya segera setelah Proyek Kebebasan diluncurkan.
Sebagai tanggapan, AS pun mengancam akan menunda pengiriman sistem pencegat yang digunakan Arab Saudi untuk mempertahankan diri dari rudal dan drone Iran. Hal itu memaksa Riyadh mencabut pembatasan tersebut.
Namun, AS tidak memperbarui Proyek Kebebasan, melainkan beralih dengan melakukan koordinasi secara diam-diam bersama kapal-kapal untuk membantu mereka meninggalkan Selat Hormuz pada malam hari dengan cara mematikan pemancar kapal, demikian laporan tersebut.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain, tetapi tidak ke Arab Saudi.
Bagi Riyadh, sikap Rubio itu dianggap sebagai pernyataan tidak bersahabat secara terbuka. Pemerintahan Trump pun menolak interpretasi Arab Saudi itu, dengan mengatakan bahwa Rubio mengadakan pembicaraan produktif dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di Bahrain dan hubungan antara Washington dan Riyadh pun tetap kuat.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Israel kembali gempur Lebanon selatan, gencatan senjata dilanggar
Baca juga: Anggota DPR AS siap dukung penghentian bantuan militer untuk Israel
Baca juga: AS akan awasi langsung pasukan Israel, Lebanon sesuai kesepakatan baru
Penerjemah: Fransiska Ninditya
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
