Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII dengan tema "Bangun Ekosistem Akademik Inklusif dan Kontributif untuk Kemajuan Bangsa" di Sanur, Bali pada 25-28 April 2025, guna memperkuat kontribusi SM Pengajar yang berintegritas.
"Munas itu adalah momentum untuk menyatukan pemikiran, memperkuat jejaring akademik, serta mempertegas posisi APHTN-HAN sebagai center of excellence dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara," kata Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.
Bayu yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu mengatakan bahwa Munas kali ini bukan hanya agenda internal organisasi seperti pemilihan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan proyeksi atas tantangan-tantangan konstitusional dan administrasi pemerintahan yang tengah dihadapi Indonesia.
"Kegiatan munas itu diharapkan menghasilkan arah strategis baru yang memperkuat kontribusi APHTN-HAN melalui pengembangan SDM Pengajar dalam membangun negara hukum yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan," tuturnya.
Baca juga: APHTN-HAN beri saran rekayasa konstitusional pasca-putusan MK
Rangkaian penyelenggaraan Munas dimulai pada Jumat (25/4) dengan Seminar Nasional bertema "Perubahan UU Pemilu Menuju Tata Kelola Pemilu Yang Berkepastian dan Berkeadilan" dengan menghadirkan narasumber Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga Pengurus Pusat APHTN-HAN Dr. Fitriani Ahlan Sjarif juga hadir sebagai pembicara.
Dalam munas juga ada pembahasan peserta munas dalam diskusi panel, sidang komisi, serta penyampaian rekomendasi ilmiah terhadap isu-isu strategis HTN dan HAN. Tentunya tidak ketinggalan dalam munas juga ada agenda utama yaitu penataan kepengurusan untuk masa bakti 5 tahun berikutnya dan program kerja yang akan dilakukan.
Bayu mengatakan Munas APHTN HAN Ke VII mengusung tema "Memperkuat Peran APHTN-HAN sebagai Organisasi Keilmuan yang Inklusif dan Kontributif untuk Kemajuan Bangsa dan Negara".
"Munas menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan organisasi serta memperkuat eksistensi APHTN-HAN sebagai wadah silaturahmi dan wadah keilmuan dosen HTN dan HAN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Baca juga: Ketua PP APHTN-HAN: Jangan hapus pasal penyelidikan pada RUU KUHAP
APHTN-HAN saat ini memiliki hampir 1.600 anggota yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan jangkauan nasional tersebut, organisasi ini terus menunjukkan peran signifikan dalam pengembangan kualitas pengajaran dan sumber daya manusia, guna menjawab tantangan pendidikan HTN dan HAN, selain juga kontribusi dalam membangun wacana dan praktik keilmuan di bidang HTN dan HAN.
Menurutnya selama 4 tahun terakhir APHTN-HAN rutin menyelenggarakan kegiatan akademik yang mewarnai perkembangan HTN dan HAN di Indonesia beberapa diantaranya penyusunan rencana pembelajaran mata kuliah, penulisan dan penerbitan buku ajar, penataran pengajar HTN dan HAN, Konferensi Nasional, Webinar Nasional, penerbitan jurnal, diklat teknis untuk para pengajar dan kegiatan lainnya.
Kontribusi SDM APHTN-HAN dalam kehidupan ketatanegaraan juga terlihat dalam jejaring kerjasama seperti menjadi panelis debat Pilpres, Pilkada, menjadi ahli di MK maupun di KPU, Bawaslu, dan berbagai kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah.
Ia mengatakan Munas ke-VII yang diikuti oleh 38 Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat juga menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem akademik APHTN-HAN yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, kolegialitas, altruistis, dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum serta pembangunan nasional.
Komitmen itu diwujudkan melalui empat pilar penguatan organisasi yakni mempererat tali silaturahmi antaranggota APHTN-HAN sebagai fondasi solidaritas akademik dan profesional; mengembangkan kualitas pengajaran dan sumber daya manusia, guna menjawab tantangan pendidikan hukum tata negara dan administrasi negara ke depan.
Kemudian pilar ketiga meningkatkan peran serta APHTN-HAN dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara melalui forum-forum akademik yang rutin diselenggarakan; dan pilar terakhir memperkuat budaya akademik berbasis nilai-nilai keilmuan, etika, dan integritas sebagai cerminan tanggung jawab keilmuan.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
