Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa pencalonan Indonesia untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bisa menjadi alat ukur kemajuan, sekaligus pendorong percepatan pembenahan di rumah sendiri.
Dia mengatakan pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan terkait.
"Ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia," kata Amelia di Jakarta, Senin.
Dia pun mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional, dengan dinominasikannya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC) untuk tahun 2026.
Baca juga: Indonesia resmi diajukan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB
Nominasi itu, kata dia, mencerminkan kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Dia pun menilai proses pencalonan yang berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama juga menunjukkan bahwa Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi isu-isu HAM yang kompleks.
Namun di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi. Kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tercermin nyata di dalam negeri.
"Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu, memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak," kata dia.
Baca juga: Menko Yusril: Target RI jadi presiden Dewan HAM PBB keinginan bersama
Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Baca juga: Legislator dukung Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB
Baca juga: China dukung Indonesia jadi Ketua Dewan HAM PBB
Baca juga: Utusan Khusus Australia dukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
