Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir nasional dan memperkuat tata kelola sampah.
Menurutnya, peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi musim hujan ekstrem 2025–2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir di Bali harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata Jamaludin di Jakarta, Rabu.
Legislator dari komisi yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi itu menekankan bahwa kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Di Bali, kata dia, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.
Baca juga: BNPB: Sistem informasi hujan disempurnakan jadi peringatan dini banjir
Dirinya pun menilai bahwa pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.
Terkait pengelolaan sampah, Jamaludin mencontohkan pilot proyek pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang sudah menggunakan mesin insinerator untuk mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan.
Dia mengungkapkan Pulau Nusakambangan yang dulunya darurat sampah dengan 12 UPT, kini berhasil mencapai zero sampah berkat tata kelola dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
“Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Pulau Nusakambangan untuk dikelola sehingga bisa mencapai nol sampah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jamaludin meminta pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Menurutnya, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta penting untuk memastikan pembiayaan yang berkelanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR: Pastikan ada sistem peringatan dini titik rawan longsor
Baca juga: BNPB: Perlu integrasi faktor perubahan iklim di kajian risiko bencana
Baca juga: BNPB soroti keunggulan teknologi sistem peringatan dini di Indonesia
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
