Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan juga penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) karena adanya ketimpangan penerimaan mahasiswa dengan perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurut dia, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil.
"Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat," kata Fikri di Jakarta, Jumat.
Dia mengungkapkan, banyak keluhan dari PTS yang merasa tersisih karena PTN membuka hingga empat kali jalur mandiri. Kondisi tersebut, kata dia, membuat kesempatan bagi PTS untuk menampung mahasiswa semakin berkurang.
"PTS itu jumlahnya lebih banyak dari PTN. Maka jangan sampai mereka semakin terpinggirkan. Pemerintah harus mencari skema yang adil agar peran PTS tetap diakui," katanya.
Selain itu, dia menilai perlu ada keadilan dalam pemberian bantuan operasional perguruan tinggi. Jika selama ini terdapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), ia pun mendorong agar pemerintah juga mengkaji Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) untuk menjaga keseimbangan.
"Mengapa tidak dipikirkan juga BOPTS? Ini masukan yang sudah berulang kali kami sampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI," kata dia.
Selain itu, dia juga menyarankan agar reposisi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) agar tidak bersaing langsung dengan PTN dan PTS. Menurut dia, PTKL sebaiknya berfokus pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian pengampunya.
"Kalau prodi ekonomi ya cukup PT ekonomi, kalau kesehatan ya PT kesehatan. Jangan sampai PTKL justru membuka prodi umum yang sudah ada di PTN maupun PTS. Ini jadi tidak sehat," katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta BRIN gandeng inovator lokal untuk kemandirian riset
Baca juga: Anggota DPR dukung pendirian 500 Sekolah Rakyat
Baca juga: Anggota DPR dorong transformasi batu bara bersih cegah "greenflation"
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
