Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi mendorong penataan sungai dan penyesuaian tata ruang pembangunan perumahan sebagai langkah penting dan prioritas dalam mengantisipasi banjir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini mengakui saat ini cuaca di wilayah Indonesia dalam kondisi tidak menentu. Sebab, banjir terbesar sepanjang sejarah Kota Mataram, justru terjadi saat musim kemarau basah.
"Jadi, banjir yang terjadi dua kali dalam musim hujan dan musim kemarau tahun ini. Bahkan musim kemarau ini terasa lebih basah dari musim hujan. Ini yang disebut musim panas yang basah," ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.
Ia menjelaskan dari pantauannya malah tidak ada tanggul yang jebol. Hanya saja, beberapa talut di perumahan banyak yang mengalami kerusakan parah. Hal ini, dipicu pembangunannya dilakukan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan tata ruang.
Baca juga: BNPB lakukan pendataan dampak banjir Mataram
"Dari enam kecamatan di Kota Mataram, empat di antaranya terdampak cukup parah akibat curah hujan yang sangat tinggi," ucap Abdul Hadi.
Sebagai wakil masyarakat Pulau Lombok, Abdul Hadi menegaskan, bahwa sudah menyampaikan kondisi banjir Kota Mataram pada rapat kerja bersama Kementerian PUPR. Sejauh ini, pemerintah pusat memberikan atensi khusus untuk dilakukan penanganan.
Di mana, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR, diharapkan segera melakukan penataan terhadap sungai-sungai besar yang melintasi Kota Mataram. Di antaranya, Sungai Ancar, Jangkuk, dan Unus.
"Kenapa harus pusat yang intervensi. Ini agar penataan sungai bisa berjalan lebih tertib dan indah dikarenakan banyak warga memilih tinggal di bantaran sungai yang rawan longsor dan banjir," terangnya.
Baca juga: Walhi NTB dorong perbaiki ekologi sungai cegah banjir di Mataram
Lebih lanjut dikatakannya bahwa koordinasi lintas kewenangan dalam penanganan infrastruktur pasca-banjir juga mendesak dilakukan.
Abdul Hadi menyarankan jika kemampuan keuangan daerah tidak mampu mencukupi biaya rehabilitasi pasca-banjir, maka pemerintah provinsi atau pemda kabupaten dan kota bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
Hal ini, lantaran Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi, jalan daerah, dan infrastruktur lainnya dalam rangka menambal ketidakmampuan daerah untuk bisa dibantu oleh pemerintah.
"Saat ini ada Inpres yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Proses dan prosedurnya sudah ada. Tinggal diajukan. Saya siap mengawal usulan ini," tegas mantan anggota DPRD NTB ini.
Baca juga: Kejutan banjir saat puncak kemarau
Baca juga: Dinas PUPR NTB usulkan pelebaran sungai untuk atasi banjir di Mataram
Terkait komunikasi dengan Pemerintah Kota Mataram hingga Pemprov NTB. Sejauh ini, kata Abdul Hadi, belum bisa dilakukannya secara aktif. Mungkin karena kesibukan dan lainnya. Meski demikian, dirinya selalu terbuka dan siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat NTB untuk menyuarakan kebutuhan infrastruktur NTB di tingkat pusat.
"Saya sudah bertemu Kepala Dinas PUPR NTB untuk meninjau jembatan gantung yang rusak di Sungai Pemamuran, Lombok Barat," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
