Akademisi: Mutu dan keamanan hal utama sistem perbenihan ikan budidaya

4 hours ago 4

Karawang (ANTARA) - Akademisi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Catur Pramono Adi SPi MSi menyebutkan, penguatan implementasi sistem jaminan mutu dan keamanan benih menjadi hal utama untuk memperkuat sistem perbenihan nasional di sektor perikanan budidaya.

"Membangun sistem perbenihan nasional yang kuat, mandiri, dan terstandar menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor perikanan budidaya Indonesia," kata Pramono, di Karawang, Senin.

Ia mengatakan, dalam peta jalan transformasi perikanan budidaya nasional, peran benih sangatlah sentral. Tanpa benih bermutu dan tersertifikasi, produktivitas akan sulit meningkat, ketahanan terhadap penyakit melemah, dan efisiensi usaha pembudidaya pun terganggu.

Atas hal tersebut, kebijakan perbenihan menjadi pilar strategis yang kini terus diperkuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Perbenihan telah menyusun arah kebijakan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri.

Menurut dia, langkah utama untuk memperkuat sistem perbenihan nasional di sektor perikanan budidaya ialah penguatan implementasi sistem jaminan mutu dan keamanan benih. Dengan begitu, maka setiap benih yang diproduksi dan didistribusikan telah melewati standar mutu genetik, fisiologis, dan kesehatan ikan.

Dalam kerangka sistem ini, pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), yang tak hanya menjamin kualitas, tapi juga membuka akses ke pasar ekspor dan pembiayaan perbankan.

Sertifikasi CPIB diwajibkan kepada seluruh hatchery skala menengah dan besar, maksimal satu tahun setelah kegiatan produksi berjalan. Selain itu, agar lulus CPIB, kedua level hatchery tersebut harus memiliki manajer pengendali mutu (MPM) yang tersertifikasi juga.

Sementara untuk hatchery skala mikro dan kecil, cukup dengan surat keterangan pemenuhan prinsip CPIB, paling lambat satu tahun setelah produksi. (All Fish News)

Sejalan dengan itu, KKP mendorong digitalisasi perbenihan, termasuk sistem pelaporan dan pemetaan sentra produksi berbasis spasial. Hal ini mendukung transparansi, efisiensi distribusi, serta respons cepat terhadap potensi wabah penyakit ikan.

Selain itu, lompatan besar juga terjadi dalam aspek inovasi. Melalui balai riset dan pembenihan seperti BBPBAT Sukabumi, BBI Mandiangin, BPPI Sukamandi, dan BBPBAP Jepara, berbagai strain ikan unggul terus dikembangkan, seperti nila Srikandi tahan salinitas, lele Mutiara yang cepat tumbuh, dan gurami Galunggung dengan efisiensi pakan tinggi.

Inovasi ini memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi banjir produk impor dan kebutuhan ekspor yang terus meningkat.

Pramono mengatakan, meski capaian signifikan telah diraih, tantangan masih nyata. Persebaran benih bermutu belum merata, khususnya di wilayah timur Indonesia. Distribusi seringkali terkendala logistik dan keterbatasan UPR lokal. Selain itu, benih ilegal dan tidak tersertifikasi masih banyak beredar di pasar bebas.

Menurut dia, regulasi yang sudah baik perlu diperkuat di tingkat implementasi daerah, termasuk peningkatan kapasitas petugas pengawas perbenihan dan penyuluh.

Regenerasi pembenih muda juga menjadi perhatian, mengingat dominasi pembenih senior dan minimnya minat generasi milenial terhadap sektor ini.

Untuk rekomendasi strategis, ia menyampaikan agar ada penguatan kemitraan riset-praktisi untuk mempercepat hilirisasi inovasi benih.
Reformulasi insentif bagi UPR yang telah tersertifikasi, termasuk akses subsidi, pinjaman, dan premi asuransi.

"Benih adalah awal dari siklus produksi. Ketika benih dijaga, maka hasil panen pun akan terjaga. Maka menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dan praktisi, untuk memastikan bahwa sistem perbenihan nasional tidak hanya berjalan, tetapi menjadi fondasi kuat menuju budidaya yang modern, tangguh, dan berdaya saing global," ungkapnya.

Read Entire Article