Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menutup penggilingan-penggilingan padi yang nakal, yaitu mereka yang membeli gabah kering panen (GKP) petani di bawah harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Presiden menegaskan ancamannya itu tidak main-main, karena berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).
“Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah UUD 1945, Pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk uang rakyat. Saya tidak ragu gunakan itu,” kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden menyebut dirinya telah berkonsultasi dengan hakim-hakim agung mengenai sikapnya itu. Hasilnya, para hakim agung mengamini langkah Presiden itu sejalan dengan amanat konstitusi.
Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan para penggiling padi tentu boleh mencari untung, tetapi tidak boleh serakah dengan mengejar untung sebesar-besarnya hingga mengurangi pendapatan petani.
“Anda boleh untung, tetapi tidak boleh untung sebesar-besarnya di atas penderitaan petani. Tidak bisa! Silakan pilih. Anda mau operasi (tetap buka), atau anda mau kami tutup police line,” kata Presiden Prabowo kepada pemilik penggilingan padi.
Presiden kemudian kembali menyatakan kesejahteraan petani akan selalu menjadi prioritas kerjanya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Mereka (petani) sampaikan terima kasih. Lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik, karena kita tegakkan harga dasar gabah kering panen, dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi, saya memberi peringatan, penggiling padi yang bandel, yang beli setelah panen dengan harga serendah-rendahnya, kita cabut izin usahanya,” kata Presiden.
Tidak hanya menetapkan harga dasar GKP, Presiden menyebut pemerintah juga telah memangkas rantai distribusi pupuk sehingga pupuk dapat langsung diakses oleh petani.
“Untuk pertama kali, kita pangkas semua, sistem distribusi pupuk yang penuh keruwetan. Langsung dari pabrik ke kelompok tani,” kata Presiden.
Presiden menyebut langkah itu diambil untuk memenuhi permintaan petani, karena selama ini distribusi pupuk melewati alur birokrasi yang berbelit sehingga petani kesulitan mendapatkan pupuk.
“Ini yang diminta petani, ini yang mereka dapatkan. Kita sederhanakan, produksi naik,” sambung Presiden.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Baca juga: Prabowo komitmen selesaikan masalahutang yang bebani rakyat kecil
Baca juga: Prabowo sampaikan keberhasilan pemerintah jaga stabilitas harga pangan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
