Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menurut dia, pemerintah masih memantau perkembangan konflik di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap harga minyak mentah dunia sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
"Belum (menaikkan harga BBM subsidi). Kan (asumsi makro) APBN kita kemarin di 70 dolar AS per barel (ICP). Jadi kita tunggu saja," kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Airlangga menerangkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak berkepanjangan dari konflik tersebut.
"Sampai kapan, ya perang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing (menyiapkan) ada skenario," ujarnya.
Adapun pakar energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga 100 dolar AS per barel dari kisaran sekitar 72 dolar AS per barel apabila terjadi penutupan Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, berada di antara Oman dan Iran, serta menjadi rute utama perdagangan energi global.
Melalui selat ini mengalir sekitar seperlima dari total ekspor minyak dunia, termasuk sebagian besar minyak dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak sebelum dikirim ke pasar internasional.
Dengan posisi tersebut, Yayan menilai Selat Hormuz menjadi titik yang krusial dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Jika Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak akan naik menjadi 50 persen,” ucapnya.
Ia menambahkan lonjakan harga BBM berpotensi berdampak pada Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dari kawasan Timur Tengah. Bahkan tanpa penutupan Selat Hormuz sekalipun, konflik yang berlangsung saat ini dapat mendorong kenaikan harga minyak sekitar 10-25 persen.
Dengan potensi harga minyak yang melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 70 dolar AS per barel, Yayan mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan pembengkakan anggaran.
Diberitakan pada Sabtu (28/2), Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak serangan pertama pada Juni 2025.
Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.
AS dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi oleh Oman.
Baca juga: Bahlil jamin RI untung meski impor minyak dari AS saat harga naik
Baca juga: Perang AS-Iran, Indonesia hitung dampak lonjakan harga minyak ke APBN
Baca juga: ALFI: Penutupan Selat Hormuz bisa picu kenaikan bea logistik global
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
