Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyerap aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang meminta peningkatan alokasi dana operasional desa hingga persoalan desa di kawasan hutan.
Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa aspirasi itu disampaikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat APDESI saat bertemu Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat.
"Salah satu usulan yang disampaikan adalah peningkatan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa," kata Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya seusai pertemuan.
Alokasi dana operasional desa diatur dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan maksimal 3 persen dari total dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan desa secara efektif dan efisien.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI Asri Anas memaparkan sepuluh persoalan terkait pemerintahan desa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah pusat.
Salah satunya, berkaitan dengan permintaan dukungan Wapres dalam membantu 22.000 desa yang berada di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut.
Baca juga: Wapres dorong pemerintah desa dukung program strategis nasional
Sebelumnya, Komisi II DPR RI dalam kunjungannya ke Aceh belum lama ini menyoroti masih banyak desa di Indonesia, termasuk 10 desa di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara, yang berada di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser.
Kondisi ini membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan lahan perkebunan, meski sebagian sudah turun-temurun menetap di sana. Fenomena serupa juga ditemukan di daerah lain, bahkan di Jawa Barat jumlahnya mencapai ribuan desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut akan dipelajari.
Wapres menegaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam Astacita ke-6, pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional.
Baca juga: Mendes ajak Apdesi-Papdesi kolaborasi bangun desa
Oleh karena itu, kata Wapres, peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pemerintah.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini dimanfaatkan Wapres untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari 30 pengurus APDESI, berdasarkan hasil rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar pada Jumat pagi.
Pada kesempatan itu, Wapres menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program makanan bergizi gratis.
Wapres juga berpesan agar dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diteruskan hingga ke tingkat bawah.
APDESI adalah organisasi yang menaungi perangkat desa di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antardesa, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca juga: Komisi II DPR upayakan solusi terkait desa dalam kawasan hutan lindung
Baca juga: Kemenhut: 9.291 desa di sekitar hutan miskin dan butuh pendekatan adil
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
