Mataram (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan agar penyaluran dana bantuan subsidi upah untuk pekerja berpenghasilan rendah difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) supaya realisasi program itu bisa 100 persen.
"Mungkin tantangannya saat penyerahan bantuan di kawasan terpencil. Saya minta tolong gubernur dan para direktur utama untuk bisa membantu agar warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya," kata Gibran saat meninjau penyaluran bantuan subsidi upah di Kantor Pos Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Bantuan subsidi upah merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.
Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun terhadap bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.
Bantuan subsidi upah disalurkan melalui himpunan perbankan milik negara atau Himbara. Sedangkan, penyaluran melalui Pos Indonesia diberikan untuk pekerja yang tidak memiliki rekening bank.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah melalui Himbara sudah hampir menyentuh 100 persen. Beberapa yang mengalami gagal salur melalui bank lantas dialihkan melalui layanan PT Pos Indonesia.
"Kami berharap bantuan subsidi upah bisa digunakan secara optimal dan tidak digunakan untuk judi online atau game online," pungkas Yassierli.
Baca juga: Wapres minta pemerintah daerah dukung program pusat
Baca juga: Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus
Baca juga: Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
