Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong percepatan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kedua program ini berjalan beriringan agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan pasokan tetap stabil," kata Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuryanti mendampingi kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.
Pemerintah melalui Bapanas terus mempercepat penyaluran beras program SPHP serta bantuan pangan kepada 18.27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh wilayah Indonesia.
Bapanas memastikan pasokan beras di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar.
"Kami akan terus mengawal pelaksanaan Program SPHP serta Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa penyaluran beras masing-masing dua kali 10 kilogram dan tambahan empat liter minyak goreng per KK," ujar Sri.
Sri menambahkan percepatan distribusi itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Program SPHP ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan petani kita mendapat jaminan penyerapan hasil panen. Dengan demikian, keseimbangan antara hulu dan hilir bisa terjaga,” lanjutnya.
Baca juga: Bapanas perkuat Gerakan Selamatkan Pangan lewat "platform digital"
Dia menambahkan, percepatan penyaluran pangan tersebut juga merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan bahwa program SPHP tidak boleh terhenti bahkan saat panen raya berlangsung.
Melalui sinergi antara Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, dan DPD RI, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan distribusi pangan berjalan efektif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Kita ingin memastikan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga pemerataan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat,” imbuh Sri.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan Bulog yang telah bekerja cepat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah.
"Kami melihat langsung bagaimana sinergi antara Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah berjalan baik. Ini contoh konkret pelaksanaan program yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Bulog terus meningkatkan penyerapan beras lokal dari petani Kalimantan Tengah, sehingga kemandirian pangan di daerah dapat terwujud.
"Program pangan seperti SPHP dan bantuan pangan ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Kabinet Merah Putih, di mana negara hadir memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkeadilan,” tambah La Ode.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Budi Sultika memastikan ketersediaan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman dan terkendali.
Berdasarkan data per 8 November 2025, total kapasitas gudang riil mencapai 20.000 ton, dengan persediaan beras sebesar 15.174 ton.
"Ketersediaan stok di Kalteng sangat aman. Kami terus mempercepat distribusi agar penyaluran program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Budi.
Adapun untuk program bantuan pangan beras dua kali 10 kilogram untuk wilayah Kalteng, penyaluran periode Juni–Juli 2025 telah selesai dilaksanakan dengan total realisasi sebesar 3.782 ton.
Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan bantuan tahap berikutnya dengan jumlah yang sama, disertai tambahan empat liter minyak goreng untuk setiap PBP. Sementara itu, untuk program SPHP, hingga awal November 2025 tercatat penyaluran mencapai 6.553 ton.
Baca juga: Bulog tegaskan siap serap jagung hasil tanam Polri demi swasembada
Baca juga: Bulog dan Komite II DPD RI jaga stabilitas pasokan dan harga pangan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
