Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.
Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.
Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.
“Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah "PR", Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.
Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.
“Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.
RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
