Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyebut pentingnya meningkatkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
"Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan karena hingga saat ini memang masih ada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan untuk 3B. Hal ini mengingat bahwa pemberian MBG untuk 3B merupakan salah satu cara menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," ujar Wamen Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ia berharap agar distribusi MBG ke sasaran 3B yang semula hanya dibagikan pada Senin dan Kamis, dapat diberikan setiap hari kepada sasaran 3B dengan menu makanan basah yang lebih menyehatkan dan menghindari makanan kering yang mengandung makanan ultra-proses.
Baca juga: Mendukbangga: 6,2 juta MBG untuk sasaran 3B telah didistribusikan
Untuk diketahui, Kemendukbangga/BKKBN memegang mandat pendistribusian MBG 3B yang tercantum dalam Perpres 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pasal 47.
Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan akan ada peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG bagi 3B ke depannya.
Baca juga: Kemendukbangga gandeng TP PKK sukseskan Program MBG 3B
"Untuk 3B, tidak ada perubahan apapun karena sudah bisa berjalan dengan baik. Namun perlu disempurnakan karena pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita, pada akhirnya menentukan masa depan Indonesia," ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga memastikan langkah percepatan untuk menyempurnakan implementasi dan efektivitas Program MBG, utamanya terkait perbaikan tata kelola SPPG.
"Progres (hingga) 30 Maret 2026 itu sudah berada di 38 provinsi, mencapai 61.680.043 penerima manfaat. Sementara sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 (di antaranya) ditutup sementara, yang di-suspend (ditangguhkan) 1.789 (dapur), (dikenakan) SP1 368 (dapur), (dikenakan) SP2 lima, sehingga totalnya 2.162 (dapur)," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Baca juga: BGN tegaskan penerima manfaat MBG utama 3B
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
