Jakarta (ANTARA) - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Ali Ramadhan menyebut perjalanan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih panjang lantaran tantangan ke depan tidak akan berkurang, bahkan semakin kompleks.
Hanya saja, menurut dia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah meletakkan fondasi yang kuat, yakni sebuah paradigma kepemimpinan yang tidak mengandalkan kekuatan otot, tetapi ketepatan langkah.
"Sebuah institusi yang mulai membuka diri terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan," ucap Ali dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, dia mengatakan visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) merupakan ikhtiar sebuah perjalanan yang belum usai dan mungkin tidak akan pernah usai.
Sebab, kata dia, memimpin di era demokrasi merupakan komitmen tanpa akhir untuk terus berbenah, belajar, dan melayani.
Ali menilai kepemimpinan merupakan proses yang tidak tumbuh secara instan, hal yang terlihat dari rekam jejak Kapolri.
Guna menggambarkan perjalanan kepemimpinan Jenderal Pol. Sigit sebagai Kapolri serta langkahnya dalam menghadapi disrupsi demokrasi dan menjawab tantangan masa depan institusi Polri, ia pun meluncurkan buku berjudul Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri.
Dalam buku itu, jejak karier Sigit digambarkan sebagai hasil dari kerja lapangan bertahun-tahun, bukan jalur instan terlebih koneksi politik.
Baca juga: Kapolri ziarah ke makam Gus Dur kenang semangat reformasi
Baca juga: Bamsoet tegaskan reformasi Polri harus diikuti penguatan Kompolnas
Selain itu, sambung Ali, medan perkhidmatan Sigit di institusi kepolisian tidak hanya dicerminkan melalui dedikasi semata, tetapi juga prestasi dan visi yang diartikulasikan secara konkret.
Tak hanya mengupas aspek biografis, dia menjelaskan buku tersebut juga membedah visi PRESISI sebagai paradigma kerja Polri serta menempatkannya dalam kerangka akademik disrupsi demokrasi.
Menurut dia, konsepsi atau visi PRESISI merupakan paradigma Polri untuk merespons ragam tantangan institusional, seperti viralitas atau fenomena post-truth (pascakebenaran) serta tuntutan due process of law alias proses hukum yang adil di era digital.
Dikatakan bahwa hal tersebut merujuk pada pemikiran Clayton Christensen, Jürgen Habermas, dan Fareed Zakaria, untuk menjelaskan peran institusi kepolisian sebagai penyeimbang (shock absorber) di tengah tekanan polarisasi sosial, viralitas media sosial, dan ekspektasi publik yang terus meningkat.
Ali menyampaikan Polri sebagai penyeimbang demokrasi dimaknai bahwa kepolisian bukan penanggung tunggal efek dari disrupsi demokrasi.
"Sejatinya, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kolektif bangsa dan bukan beban tunggal institusi kepolisian," tuturnya.
Adapun buku setebal lebih dari 300 halaman itu juga mengulas tentang Strategi Besar Polri 2025–2045, peta jalan transformasi kepolisian menuju 'Institusi yang Unggul' dan Polri 4.0 yang dirancang untuk merespons ancaman hibrida di masa depan.
Baca juga: Warisan kolonial di balik seragam cokelat
Baca juga: Pengamat nilai UU Polri baru telah perkuat fungsi Kompolnas
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
