Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyambut positif struktur baru birokrasi Pemerintah Kota Surabaya bernama "Kabinet Surabaya Berkah", sebagai wujud reformasi pelayanan publik yang lebih transparan dan berpihak pada rakyat.
Fathoni menyebut, Kabinet Surabaya Berkah dinilai sebagai langkah yang positif dan penuh makna. Meskipun tidak semua pihak mengetahui secara pasti latar belakang penamaan tersebut, banyak yang meyakini bahwa nama ini mencerminkan harapan besar Wali Kota untuk membawa Surabaya menjadi kota yang penuh berkah, sejahtera, dan diridhai oleh Allah SWT.
"Mengingat dalam berbagai kesempatan, Mas Wali (Eri Cahyadi) itu ingin menjadikan Surabaya sebagai kota yang Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur," kata Fathoni di Surabaya, Jumat.
Ia menuturkan, penamaan kabinet ini diyakini selaras dengan visi besar Wali Kota Eri yang selama ini kerap menyuarakan impiannya menjadikan Surabaya sebagai kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yakni, sebuah kota yang baik, maju, dan mendapatkan ampunan serta keberkahan dari Tuhan.
"Penamaan Kabinet Surabaya Berkah itu mungkin harapan Mas Wali bisa menuntaskan, merealisasikan rencana pembangunan daerah itu mendapatkan ridha Allah SWT dan doa dari masyarakat Surabaya melalui Kabinet Surabaya Berkah ini," tuturnya.
Ia mengingatkan, implementasi visi besar tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah penempatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan.
"Jangan sampai orang yang cakap di bidang A malah ditempatkan di bidang C. Ini bisa memperlambat proses konsolidasi dan pencapaian tugas-tugas strategis pemerintahan," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Kota Pahlawan memegang posisi strategis sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini merupakan peluang besar yang harus ditangkap dengan baik, terutama di tengah situasi politik dan ekonomi global yang tidak menentu.
Dalam konteks ini, perbaikan birokrasi menjadi sangat penting. Menurutnya, reformasi birokrasi, terutama dalam hal penyederhanaan dan kemudahan perizinan, dinilai menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi ke Kota Surabaya.
"Pemerintah perlu memberikan karpet merah bagi investasi yang masuk. Karena investasi itu bisa membuka lapangan kerja, membantu menurunkan angka kemiskinan, dan memutus mata rantai kemiskinan di Surabaya," katanya.
Baca juga: DPRD Surabaya dorong Pemkot permudah pengurusan sertifikat tanah
Baca juga: DPRD Surabaya dorong penyusunan ulang RPJMD 2025-2029
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
