Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku mendapat panggilan video (video call) dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang salah satunya membahas penanaman aren di lahan seluas 1,2 juta hektare (ha) untuk ketahanan energi dan pangan.
Raja Juli diketahui memang mengunggah tangkapan layar panggilan video dengan Jokowi dalam akun instagram pribadinya @rajaantoni, pada Selasa.
"Tadi beliau video call, kemudian ada teman penasihat utama kementerian saya kan Pak Willie Smits, dia seorang konservasionis ilmuwan dari Belanda, dia ahli aren. Nah kebetulan beliau tadi satu mobil dengan Pak Jokowi, kemudian video call," kata Menhut saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Raja Juli mengatakan bahwa Jokowi yang sudah purnatugas sebagai Presiden RI itu beberapa kali melakukan kunjungan ke Kendal, Jawa Tengah, di mana kabupaten tersebut merupakan salah satu produsen gula aren terbesar.
Jokowi juga mengunjungi Kendal bersama aktivis senior konservasi Willie Smits yang merupakan penasihat utama Kementerian Kehutanan, untuk meninjau hutan aren yang dikelola masyarakat.
Raja Juli mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto secara tidak sengaja juga menyukai gula aren sejak lama.
Hal itu lah yang mendasari menteri sekaligus politisi PSI itu untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo terkait potensi aren sebagai ketahanan energi dengan mengembangkan tanaman aren menjadi BBM jenis etanol.
Menurut Raja Juli, penanaman aren seluas 1,2 juta hektare akan memproduksi 2,6 juta kilo liter etanol, meskipun menelan biaya produksi hingga Rp100 triliun. Namun, hal tersebut bisa perlahan mengurangi impor BBM yang memakan anggaran hingga Rp396 triliun per tahun.
"Jadi kalau kita tanam hari ini, bisa enam tahun lagi kita udah enggak impor (BBM) kalau kita pakai menanam aren. Kalau kita tanam aren 1,2 juta hektare saja dengan biaya kurang dari Rp100 triliun, kita sudah punya etanol yang bisa dipakai untuk mengganti impor BBM," katanya.
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyetujui usulan penanaman aren minimal seluas 1,2 juta hektare tersebut.
"Minimum 1,2 juta hektare. Pak Presiden kemarin malam sudah setuju," kata dia menambahkan.
Baca juga: RI dan Norwegia sebut program kehutanan bisa beriringan dengan ekonomi
Baca juga: Menhut: Pencabutan 18 izin jadi alarm PBPH lain lakukan kewajiban
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
